Musrenbang 2026 Tekankan Penguatan Pertanian dan Pemerataan Ekonomi Lampung

BANDARLAMPUNG,LAMPUNGNEWSPAPER.COM— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027 di Balai Keratun, Senin (13/4/2026).

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Forkopimda, serta kepala daerah se-Lampung.

Gubernur menegaskan pembangunan daerah harus bertumpu pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi. Ia menyebut sekitar sepertiga PDRB Lampung berasal dari sektor tersebut dengan jutaan masyarakat bergantung di dalamnya.

Dengan luas lahan pertanian mencapai 1,8 juta hektare, komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong menjadi penopang produksi daerah.

Namun, sistem ekonomi pertanian dinilai belum berpihak kepada petani. Harga komoditas yang fluktuatif dan rantai pasok yang panjang menyebabkan pendapatan petani relatif rendah.

Sebelum intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Petani singkong bahkan hanya memperoleh sekitar Rp1 juta per bulan.

Kondisi ini berdampak pada tingginya kemiskinan di pedesaan serta rendahnya pendapatan asli daerah yang hanya berkisar 3 hingga 10 persen dari APBD di sejumlah wilayah.

Gubernur menyebut kebijakan harga dari pemerintah pusat mulai memberikan dampak positif. Harga gabah yang mencapai Rp6.500 per kilogram meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.

Peningkatan ketersediaan pupuk juga mendorong produksi pertanian hingga 14 persen.

Pemerintah daerah menyiapkan program lanjutan seperti pupuk organik cair yang ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027 dan diproyeksikan meningkatkan produktivitas hingga 15 persen.

Selain itu, pemerintah mendorong hilirisasi melalui penyediaan sekitar 500 unit alat pengering (dryer) di desa-desa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas.

Program pengembangan SDM juga diperkuat melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit, termasuk peluang kerja ke luar negeri melalui program vokasi migran.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi menekankan pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027.

Sumber: