Henri Dunan Akui Ikut Selter Luar Daerah, Minta Maaf atas Polemik di Metro

METRO,RADARTANGGAMUS.CO.ID– Inspektur Pemerintah Kota Metro, Henri Dunan, akhirnya buka suara terkait keikutsertaannya dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Kepada awak media, Jumat (22/5/2026), Henri mengakui dirinya mendaftar secara online dengan menggunakan berkas lama yang disebut diurus mantan stafnya saat masih bertugas di Inspektorat Pesisir Barat.

“Saya memang ikut mendaftar, tapi hanya sebatas mendaftar secara online dengan melampirkan berkas lama. Kelengkapan berkas disiapkan oleh mantan staf di Inspektorat Pesisir Barat,” kata Henri.

Ia menegaskan keikutsertaannya dalam seleksi tersebut tidak dilandasi ambisi tertentu dan hanya untuk menambah pengalaman mengikuti proses lelang jabatan.

BACA JUGA:Bupati Tanggamus Lantik 9 JPTP Hasil Selter dan Belasan Pejabat Eselon III dan IV

BACA JUGA:Tahapan Ukom Selter JPTP Pemkab Tanggamus Rampung, Diikuti 36 Pendaftar

“Memang hal tersebut kerap saya lakukan untuk menambah pengalaman dan wawasan. Kalau ada pendaftaran, saya selalu ikut,” ujarnya.

Henri juga menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang muncul di lingkungan Pemerintah Kota Metro terkait keikutsertaannya dalam seleksi jabatan di luar daerah.

“Saya minta maaf atas kegaduhan itu, walaupun sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukan itu,” tegasnya.

Menurut Henri, dirinya telah beberapa kali mengikuti seleksi terbuka jabatan di berbagai instansi dan daerah, di antaranya seleksi Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Inspektur Kementerian Agama RI, Direktur Produk Hukum Kemendagri, Inspektur Kabupaten Barito Selatan, hingga Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Sebelumnya, Panitia Seleksi JPTP Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui surat nomor 02/PANSEL-JPTP-LS/2026 tertanggal 13 Mei 2026 mengumumkan hasil penilaian rekam jejak administrasi peserta.

Dalam pengumuman tersebut, Henri tercatat mengikuti dua formasi jabatan sekaligus, yakni Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Pada kedua formasi itu, Henri memperoleh nilai tertinggi dengan skor 93,75.

Keikutsertaan Henri dalam seleksi terbuka tersebut memicu polemik di Kota Metro. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah yang bersangkutan telah mengantongi izin dari wali kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Sumber: