Demo di Kantor Bupati, Massa Desak Audit PT Arkora dan Copot Dirut RSUD Batin Mangunang

RADARTANGGAMUS.CO.ID– Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) dan Ikatan Mahasiswa dan Muda Mudi (IKAMM) Kabupaten Tanggamus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tanggamus, Rabu (24/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sembilan tuntutan yang menyoroti persoalan lingkungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, distribusi BBM bersubsidi, hingga pemerataan pembangunan daerah.

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan demonstran adalah meminta Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan audit menyeluruh terhadap dokumen perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) milik PT.Arkora Hydro Tbk.

Massa juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan tersebut serta menindak pihak-pihak yang dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.

BACA JUGA:Sanitasi RSUD Tidak Optimal Wabup Tanggamus Turun Tangan, Ini Penyebabnya

BACA JUGA:Presiden Prabowo Resmikan RSUD M Tohir di Pesisir Barat

Selain itu, mereka meminta PT Arkora Hydro Tbk bertanggung jawab atas dugaan kerusakan lingkungan dan kerugian yang dialami masyarakat sekitar.

“Apabila terbukti melanggar hukum, kami meminta pemerintah mencabut izin dan menghentikan seluruh operasional perusahaan,” tegas perwakilan massa dalam orasinya.

Tidak hanya menyoroti persoalan lingkungan, peserta aksi juga meminta Bupati Tanggamus mengevaluasi kinerja sejumlah pejabat daerah. Massa mendesak pencopotan Direktur RSUD Batin Mangunang dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Mereka juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta mengusut dugaan penyalahgunaan dana pendidikan di Kabupaten Tanggamus.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan instansi terkait demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanggamus.

 

Sumber: