JAKARTA,RADARTANGGAMUS.CO.ID–Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa BUMN di sektor hulu dan hilir pangan harus satu komando dengan orkestrasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bersama-sama saling berkolaborasi mewujudkan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat.
BUMN yang bergerak di hulu pangan antara lain PT Pupuk Indonesia (PI Persero) sebagai penyedia pupuk dan di hilir salah satunya Perum Bulog sebagai pembeli siaga (offtaker),sedangkan Kementan memposisikan diri di tengah antara keduanya.
Mentan Amran menyatakan, dalam mencapai target swasembada pangan tidak boleh ada dualisme. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar hulu-hilir pangan harus satu komando. Di sektor pertanian pangan,Kementan berada di tengah antara hulu dan hilir, sedangkan di hulu terdapat PI dan di hilir ada Bulog.
“Kalau dualisme agak sulit (tercapai swasembada pangan). Kami pernah dengar langsung dari Bapak Presiden bahwa harus satu komando, hulu-hilir satu komando. Contoh, pertanian (Kementan) ada di tengah, hulu ada pupuk (PI), hilir ada Bulog sebagai offtaker,” ujar Mentan Amran dalam wawancara dengan Tim Redaksi B-Universe di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.
BACA JUGA:Kementan Datang Atasi Kekeringan Pakai Sumur Bor
BACA JUGA:Sudin Serahkan Bantuan Alsintan ke Poktan di Pringsewu, Berikut Rinciannya
Amran menjelaskan, apabila pupuk bermasalah, PI tetap untung namun petani yang menjadi korban. Selama ini, kuota pupuk bersubsidi hanya memenuhi 50% dari kebutuhan, ketika pupuk bermasalah yang terjadi petani seluruh Indonesia menderita. Beruntung, sekarang kuota pupuk sudah ditambah.
Di sisi lain, Kementan berhasil memproduksi melimpah, harga justru jatuh. “Jangan melihat harga jatuh di tempat mana, tapi dampaknya ke seluruh petani Indonesia, seketika menderita dan bangkrut. Kenapa, karena offtaker (Bulog) memberi syarat, katakanlah kadar air dan seterusnya. Padahal, kadar air itu mutlak, kalau di Amerika, tidak ada syarat kadar air dan seterusnya, yang bertanggung jawab offtaker yang di hilir,” papar Mentan.
Karenanya, ego hulu dan hilir harus dikesampingkan. “Kalau satu saja ego komandannya yang merasakan penderitan itu rakyat, petani Indonesia,” tutur Amran.
Hal tersebutlah yang sempat menjadi salah satu pembahasan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pertemuan dengan Mentan pada 22 Oktober 2024.
Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Mentan mengungkapkan, sinergi diperlukan untuk mencapai cita-cita besar swasembada pangan Presiden Prabowo.Menurut Amran, swasembada pangan membutuhkan dukungan dari berbagai sektor.
“Contohnya untuk produksi padi, didukung pupuk, pupuk ada di PI. Kemudian, kalau pupuk sudah selesai, kami berproduksi, begitu produksi melimpah, offtaker-nya ada di Bulog. Lalu, kalau produksi belum optimal, katakanlah masalah air, ada di Kementerian Pekerjaan Umum,” terang Amran.
Karena itu, pertemuan Mentan Amran, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta jajaran terkait membahas kolaborasi dan regulasi terkait swasembada pangan. “Ini pupuk saja kalau dibedah diurusi 6-7 kementerian, termasuk bupati dan gubernur. Ini tidak mudah koordinasinya, sehingga kita nanti ke depan membuat regulasi menjadi sederhana dan mudah bergerak,”ujar Amran.
Sedangkan Menteri Erick mengungkapkan siap mendukung Kementan. Ke depan, akan terus dilakukan koordinasi untuk memastikan BUMN berjalan sesuai tupoksinya dalam mendukung kinerja Kementan. “Kita punya kesepakatan penuh mendukung program Bapak Presiden, Bapak Prabowo, yang melalui tentu Pak Mentan Amran untuk kita menyinergikan seluruh kebijakan yang memang diperlukan,” ungkap Erick.
Lanjutkan Food Estate