LAMPUNGSELATAN,RADARTANGGAMUS.CO.ID–Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rimau Kantor Bappeda setempat, Rabu (11/3/2026).
Jihan menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan secara optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD yang memasuki fase akselerasi pencapaian target pembangunan.
BACA JUGA:Wagub Jihan Tinjau Pembangunan Jalan Kasui–Air Ringkih
BACA JUGA:Korpri Lampung Salurkan Sembako untuk 1.101 ASN
Pada kesempatan tersebut, Jihan juga memaparkan capaian pembangunan Lampung sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi provinsi tercatat 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen dan rata-rata Sumatera 4,81 persen.
Kabupaten Lampung Selatan bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara 15 kabupaten/kota di Lampung, yakni sebesar 5,71 persen.
Di sektor kesejahteraan, angka kemiskinan Lampung turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Namun, angka kemiskinan di Lampung Selatan masih berada pada 12,05 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Lampung tercatat 4,21 persen atau termasuk empat terendah secara nasional. Adapun Lampung Selatan berada pada angka 4,67 persen.
Di bidang kesehatan, prevalensi stunting di Lampung Selatan sebesar 10,4 persen atau lebih rendah dibanding rata-rata provinsi sebesar 15,9 persen.
Untuk sektor infrastruktur, Pemerintah Provinsi Lampung pada 2026 mengalokasikan anggaran Rp107,8 miliar untuk penanganan jalan provinsi sepanjang 10,9 kilometer di wilayah Lampung Selatan.
Selain itu, dukungan pembangunan jalan desa juga diberikan melalui anggaran Rp1,29 miliar untuk enam ruas jalan desa.
Menurut Jihan, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi masyarakat.