PRINGSEWU,RADARTANGGAMUS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu bersama anggota Komite IV DPD RI Almira Nabila Fauzi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar audiensi dan diskusi mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Kantor BPS Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan BPS guna menyukseskan pendataan ekonomi yang menjadi agenda strategis nasional.
Wakil Bupati (Wabup) Pringsewu Umi Laila mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Menurutnya, data hasil sensus akan dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan transformasi ekonomi daerah.
BACA JUGA:Bupati Pringsewu Lantik Tujuh Pejabat, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik
BACA JUGA:Bupati Pringsewu Lepas 12 Siswa Sekolah Rakyat
"Keberhasilan sensus ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," ujar Umi Laila.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Pringsewu telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah pekon dan kelurahan, serta masyarakat agar mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan video ajakan Bupati Pringsewu, menyediakan lokasi pemasangan media publikasi, mendukung sarana dan prasarana kegiatan pendataan, serta memperkuat koordinasi dengan BPS agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan tepat waktu.
Umi berharap hasil sensus tidak hanya menjadi publikasi statistik, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan RPJMD, pengembangan potensi daerah, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan pentingnya dukungan semua pihak agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat mencapai target sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026.
"Sensus Ekonomi bukan hanya milik BPS, tetapi milik negara. Karena itu kami berharap dukungan pemerintah daerah, DPD RI, dan seluruh masyarakat agar pelaksanaannya berjalan sukses," katanya.
Anggota Komite IV DPD RI Almira Nabila Fauzi mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar kepada petugas.
Ia juga mendorong penguatan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya sensus sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Audiensi tersebut dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan pendataan di Pasar Gadingrejo dan dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Siti Litawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hendrid, Sekretaris Dinas Kopdagprin Reka, Kepala Dinas Kominfo Moudy Ary Nazolla, para kepala BPS kabupaten, serta petugas Sensus Ekonomi 2026.