RADARTANGGAMUS.CO.ID — Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus, M. Rangga Putra Hakim, meninjau jembatan putus di Kecamatan Cukuh Balak dan Puskesmas Rawat Inap Pulau Tabuan, Rabu (14/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur, tenaga kesehatan, serta menindaklanjuti laporan warga mengenai alat pendeteksi tsunami.
Rangkaian kegiatan itu dilakukan untuk melihat langsung sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya akses penghubung antarwilayah, pelayanan kesehatan di kawasan kepulauan, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Dalam peninjauan tersebut, Rangga didampingi Ramudin, aparat Pekon Suka Banjar, dan Adi Munawar, Kepala Pekon Sawang Balak.
Turut hadir Sekretaris DPC Partai Gerindra Tanggamus Torifki Arisando, Sekretaris DPD KNPI Tanggamus Herwin, serta Koordinator Rembuk Pemuda Wilayah Lampung Alvin Rahmat Dani.
Jembatan Putus Jadi Perhatian
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah jembatan penghubung di Dusun Kurupan Jaya, Pekon Suka Banjar, Kecamatan Cukuh Balak, yang dilaporkan terputus.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jembatan merupakan akses yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari.
Rangga menyampaikan perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait untuk membahas penanganan jembatan tersebut. Salah satu opsi yang akan didorong ialah pembangunan jembatan beton dengan perkiraan panjang 20 meter dan lebar 3 meter.
Namun, rencana pembangunan tersebut masih memerlukan kajian teknis, perencanaan, serta pembahasan anggaran sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Jembatan ini merupakan akses penting bagi masyarakat. Ketika kondisinya terputus, tentu aktivitas warga ikut terdampak. Karena itu, kita perlu melihat langsung persoalannya dan mendorong agar pembangunan jembatan beton ini dapat menjadi salah satu prioritas untuk ditindaklanjuti,” ujar Rangga.
Ia menambahkan, infrastruktur penghubung memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
“Kita ingin ada solusi yang nyata. Tentu semuanya harus melalui proses dan mekanisme yang berlaku, mulai dari koordinasi, kajian teknis, hingga pembahasan anggaran. Yang terpenting, kebutuhan masyarakat ini jangan sampai luput dari perhatian,” katanya.