Copot Herni, Pemkab Tunjuk Adi Sebagai Pj Kakon Tulungsari

KOTAAGUNG—Pemkab Tanggamus menunujuk Adi Pebriansyah sebagai Pejabat (Pj) Kepala Pekon Tulungsari Kecamatan Bandarnegeri Semuong (BNS) yang dipecat lantaran diduga terlibat penyalahgunaan narkoba yang saat ini perkaranya sedang ditangani Polres Tanggamus. Kabag Tata Pemerintahaan (Tapem) Setdakab Tanggamus Wawan Haryanto kepada Radar Tanggamus mengatakan, pelantikan Adi Pebriansyah sebagai Pj Kakon Tulungsari ini berlansung di ruang asisten bidang pemerintahan. Kemarin (2/9). Adi merupakan pegawai yang bertugas di Kantor Kecamatan Semaka. \"Iya, Adi Pebriansyah ini menggantikan Herni yang sebelumnya Pj Pekon Tulungsari. Adi Pebriansyah dilantik langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Jonsen Vanesa,\"katanya. Mantan Camat Pematangsawa ini melanjutkan, pemecatan Herni ini merupakan tindakan tegas pemerintah terhadap pegawainya yang melanggar aturan. Artinya, perkara seperti ini harus bisa menjadi cermin bagi pejabat lainnya, terutama ASN yang diberikan tugas tambahan seperti Pj Kakon.\"PJ kepala pekon harus bisa memberikan contoh yang baik,\"terangnya. Wawan mengaku, pergantian ini sangatlah penting sebab PJ kakon merupakan pengambil keputusan sekaligus penanggung jawab setiap kebijakan yang diambil di tingkat pekon. Apalagi, dalam hal menyusun perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintahan pekon agar perencanaan menjadi sistematis terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.\"Pelantikan ini untuk mengisi jabatan kakon yang kosong. Keberadaan kakon sangat penting karena segala bentuk pelayanan berada di tangan kakon,\"ungkapnya. Sementara itu Asisten Bidang Pemerintahan Jonsen Vanesa meminta agar Adi Pebriansyah yang sudah resmi menjabat sebagai Pj Kakon Tulungsari dapat mengemban amanah secara baik, sebab dilantiknya Pj ini merupakan hasil usulan dari pekon ke Kecamatan dan kecamatan ke bupati. \" Pesan saya jadilah pemimpin yang bijak dan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat banyak. Segera melakukan pendekatan dengan masyarakat serta aparat pekon. Kemudian yang terpenting Pj harus koordinasi dengan BHP, lembaga pekon serta aparat pekon ketika mengambil suatau kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang diambil berbenturan dengan mereka,\"pungkasnya. (Zep)