PRINGSEWU - Pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pringsewu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Rabu (20/11) baru selesai mendekati 50 persen. Dari 38 OPD atau sekretariat dilingkup Pemkab Pringsewu baru 18 OPD hasil Pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020. Pembahasan yang dimulai sejak 7 November tersebut dijadwalkan akan selesai pada akhir bulan November 2019 mendatang. Demi mengejar waktu Badan Anggaran dan OPD kadang melakukan pembahasan hingga pukul 22.00 WIB malam. Anggota Banggar DPRD Pringsewu, Joni Sapuan mengatakan, dari hasil pembahasan dengan 18 OPD, sekitar Rp.4.066 miliar anggaran terkena efisiensi. \"Yang paling pokok dibahas ada dua hal yakni efisiensi dan rasionalisasi anggaran, efisiensi anggaran diantaranya Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas dan makan minum sedangkan rasionalisasi anggaran berupa honorarium ,\" kata Joni Sapuan. Menurut dia, efisiensi anggaran dilakukan bedasarkan Peraturan Bupati No 40 tahun 2019 tentang standar belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020 dan PMK No 78/PMK.02/2019 tentang standar biaya pemasukan tahun anggaran 2020. \"Jadi efisiensi yang kaitannya dengan volume menyesuaikan dengan standar Perbub. Sementara anggaran yang tidak rasional karenanya bertentangan dengan PMK langsung exit dicoret. Boleh ada honorarium tapi hanya lintas sektoral untuk pejabat eselon II maksimal 4 kali dalam setahun, eselon III dan IV maksimal 5 kali dalam setahun,\" ujarnya. Setelah pembahasan, kata dia, akan dilanjutkan dengan penyelarasan anggaran antara TPAD dan Banggar untuk selanjutnya diparipurnakan. \"Adapun hasil efisiensi akan dialihkan ke program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat serta untuk meningkatkan PAD,\" tegas dia. Sementara itu, Ketua DPRD Pringsewu, Suherman yang juga ketua Banggar mengungkapkan efisiensi kepada OPD sesuai dengan PMK No 78 tahun 2019. \"Efisiensi anggaran tidak tebang pilih, jika ditemukan ada kejanggalan dan ketidaksesuaian langsung kita bahas dan hasi dari efisiensi itu akan kita pertimbangkan ke hal hal yang lebih prioritas bersentuhan langsung dengan masyarakat,\" pungkasnya. (Mul).
Efisiensi Anggaran ATK dan Perjalanan Dinas
Kamis 21-11-2019,11:04 WIB
Editor : Redaksi
Kategori :