Lapor Pak, Data RTM Tidak Akurat!

KOTAAGUNG - Kepala Pekon (Kakon) Kotabatu, Kecamatan Kotaagung, Darwis Usman mengungkapkan, data Rumah Tangga Miskin (RTM) di pekonnya tidak akurat. Sebab, tidak semua RTM di pekon tersebut mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat. Menurutnya, ketidak akuratan data tersebut berdampak pada dirinya. Ia mengaku, sering diprotes warga, karena hal ini berhubungan dengan program yang di gelontorkan oleh pemerintah seperti BPJS, Rastra, PKH, KIS dan KIP. \"Saya juga tidak mengerti data dari mana yang menjadi acuan pemerintah, karena tidak sesuai dengan data yang di peroleh dari RT, RW maupun yang di miliki pekon. Masalah ini saya sering mendapat protes dari warga sebab, yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah banyak warga yang bisa dikatakan mampu, sementara yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan,\" keluhnya. Ia menduga, pemerintah hanya melakukan pendataan secara asal-asalan. Sehingga Kepala Pekon menjadi sasaran warga, yang menilai pimpinan tertinggi di pekon tersebut berlaku curang, sebab di Kotabatu banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan. “Kita minta pemerintah benar-benar turun kelapangan dan melibatkan RT, RW atau perangkat pekon lainya. Agar data yang diapat benar-benar tepat, jangan hanya menebak diatas kuda saja,\" tutupnya. Selain terjadi di Pekon Kotabatu, tidak akuratnya data RTM juga terjadi di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung. Salah seorang warga asal Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Fandi Fristiawan mengaku, tidak mendapatkan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digulirkan pemerintah pusat. Padahal ia adalah warga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. “Saya ini warga tidak mampu. Dan saya sudah mengajukan ke Kelurahan sejak tahun 2015,  tapi kenapa sampai sekarang saya belum bisa dapat program itu. Sementara, ada warga lain yang ekonominya sudah terbilang mampu malah dapat program itu,\" katanya. Lantaran tak kunjung mendapatkan bantuan tersebut, ia pun melaporkan hal ini ke Ombudsman Lampung. \"Dan alhamdulillah langsung ditanggapi oleh Ombudsman. Mereka (Ombudsman) juga sudah turun ke lokasi untuk meminta klarifikasi dari pelapor dan pihak kelurahan,\" kata Fandi.(uji)