Hal itu seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Pemerintah juga berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah juga terus menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9%); jasa pendidikan (16,8%); konstruksi (14,3%); serta jasa keuangan dan asuransi (10,2%).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. (*)