KALIANDA, RADARTANGGAMUS.CO.ID - Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan lagi-lagi dibuat kecele untuk pencairan Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT periode Juli - Agustus 2023.
Itu dialami oleh sebagian besar KPM PKH dan BPNT yang melakukan pencairan di BRI Unit Kalianda dan BRI Unit Palas. Banyak dari mereka yang harus mondar-mandir ke BRI lantaran kartu ATM yang disable.
Ironisnya setelah ATM enable pun KPM PKH belum tentu dapat melakukan penarikan uang tunai jika saldo kosong. Kejadian seperti ini ternyata sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu.
Penelusuran Radar Lamsel, pencairan pada periode sebelumnya dilaporkan mencapai tujuh ribuan KPM yang ATM nya dinyatakan disable. Uang Bansos dari pemerintah pusat itu memang bisa dicairkan tetapi setelah mengendap terlebih dahulu sebelum proses enable selesai.
Jaynap (40) KPM asal Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa mengatakan dirinya terpaksa mondar-mandir untuk mengurus ATM disable di BRI Unit Kalianda.
“ Kami jauh-jauh dari Rajabasa perlu ongkos ke BRI Kalianda bahkan ada yang rela ngutang dulu untuk berangkat ke Bank. Sampai sini belum tentu cair karena saldo masih nol, harus nunggu transfer lagi” kata dia.
IRT ini mengungkapkan bahwa hal seperti ini sudah berkali-kali dialaminya sejak periode pencairan Mei 2023 lalu. Ia tentu saja menyayangkan, sebab pencairan PKH periode Juli - Agustus ATM miliknya justru kembali disable.
“ Kalau terus begini ya repot juga kami yang dari jauh, untuk ngurus perbaikannya harus dilakukan ke BRI unit Kalianda langsung,” kata dia.
Jaynap cs yang mengurus perbaikan ATM disable sejak pekan lalu itu pun mengaku kecewa dengan pelayanan pihak BRI yang mengatakan kalau pelayanan hanya sampai Jam 11.00 WIB saja.
“ Ada yang datang hari Jum’at tapi sudah lewat dari jam 11.00 WIB dan nggak dilayani lagi. Katanya batas pelayanan ATM disable itu hanya sampai jam 11, mau nggak mau harus kembali lagi pada hari Senin, repot lah pokoknya,” terangnya.
Yudi, petugas BRI yang menangani Bansos di wilayah Kalianda mengaku tak tahu persis penyebab ATM disable yang dikeluhkan oleh ratusan KPM tersebut.
“ Kalau penyebabnya kita kurang paham, memang dari pusatnya sudah begitu. Kata pimpinan, wilayah Kalianda dan Palas jadi sample, tapi nggak tahu juga kebenarannya seperti apa, untuk jelasnya tanya ke pendamping PKH saja” ucapnya saat dihubungi Radar Lamsel, Selasa (29/8).
Disinggung soal pelayanan khusus ATM disable yang hanya sampai pukul 11.00 WIB, Judi membantahnya. Dia menegaskan pihaknya tetap melayani KPM yang ingin melakukan perbaikan pada kartu ATM disable hingga jam kerja berakhir.
“ Nggak dibatasi kok, ini juga masih banyak yang datang dan masih kami layani,” kata dia yang dihubungi Selasa (29/8) pukul 14.50 WIB.
Terpisah, Korkab PKH Kabupaten Lampung Selatan Darsudin mengatakan pendamping PKH tetap melakukan pendampingan bagi KPM yang belum bisa melakukan pencairan lantaran ATM disable.