Jalan Rp9,39 Miliar Retak, Alasan PUPR dan Rekanan Dipertanyakan DPRD Tanggamus
--
RADARTANGGAMUS.CO.ID– Proyek pemeliharaan berkala ruas jalan Talang Padang–Sumanda, Kabupaten Tanggamus, Lampung, senilai Rp9,39 miliar menuai sorotan DPRD.
Selain menemukan keretakan beton dan gorong-gorong yang ditutup, anggota dewan juga mempertanyakan alasan terhentinya pekerjaan hingga sekitar dua pekan.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul perbedaan keterangan mengenai penyebab keretakan beton.
Pihak PUPR menduga kerusakan terjadi akibat kendaraan yang melintas ketika usia pengecoran baru tiga hari. Namun, keterangan tersebut dibantah warga yang mengaku tidak melihat kendaraan melintas selama proses pengeringan beton.
Perbedaan informasi itu terungkap saat DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (4/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Henky, salah satu pegawai PUPR yang telah sekitar 15 tahun bertugas di lingkungan pekerjaan umum, menyampaikan dugaan bahwa keretakan terjadi akibat kendaraan yang melintas saat pengecoran baru berusia tiga hari.
Namun, Udin, warga Kecamatan Pugung yang dikonfirmasi langsung oleh awak media, memberikan keterangan berbeda. Ia menyatakan tidak ada kendaraan yang melintas di ruas jalan tersebut selama tiga hari, bahkan hingga sekitar satu minggu setelah pengecoran dilakukan.
Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyebab sebenarnya kerusakan konstruksi.
DPRD meminta agar persoalan tersebut tidak dijawab sebatas dugaan, melainkan dibuktikan melalui pemeriksaan teknis yang objektif.
Anggota dewan juga mengingatkan jajaran PUPR agar menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Aparatur sipil negara (ASN), menurut DPRD, harus berdiri pada kepentingan pemerintah dan masyarakat, bukan membela kepentingan rekanan atau vendor.
Pengalaman Henky yang telah belasan tahun bertugas di lingkungan pekerjaan umum juga menjadi perhatian. DPRD berharap penjelasan yang disampaikan didasarkan pada kajian teknis dan fakta lapangan, bukan sekadar asumsi untuk menjelaskan kerusakan pekerjaan.
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah terhentinya aktivitas pengerjaan proyek. Salah satu pengawas dari pihak rekanan menyebut kemungkinan penghentian pekerjaan berkaitan dengan keterlambatan pencairan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada rekanan.
Padahal, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam sidak, aktivitas pekerjaan di lokasi telah berhenti sekitar dua pekan, sementara proyek belum selesai.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian penyelesaian proyek serta tanggung jawab masing-masing pihak, baik pemerintah daerah, dinas teknis maupun pelaksana pekerjaan.
Sumber:
