Jelang Pemilu, ASN Harus Hati Hati Bermedsos. Kalau Melanggar Ini Sanksinya

 

RADARTANGGAMUS.CO.ID-- Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanggamus Hamid H. Lubis meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.

Untuk tetap menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Pasalnya, jika kedapatan  atau ketahuan ada ASN melanggar maka akan dijatuhi sanksi.

“Saya tegaskan kepada kita sekalian  bahwasanya seorang ASN harus senantiasa menjaga netralitas dan tidak memihak kepada calon legilatif manapun,”tegasnya. 

Dikatakannya, Seorang ASN dam non ASN sangat tidak diperkenankan untuk terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada politik praktis. 

Dan UU ASN telah secara tegas mengatur tentang sanksi hukuman disiplin tingkat berat bagi ASN yang tidak dapat menjaga netralitasnya dan terlibat dalam politik praktis tersebut.

"Kalau sanksinya apa belum diketahui, karena Peraturan Perundangannya belum turun,"katanya. 

Menurutnya, terdapat satu point mengenai larangan PNS mengunggah atau menanggapi, seperti like atau komentar dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar calon atau visi misi melalui media online maupun media sosial. 

Tentunya ini menjadi hal yang menarik ketika netralitas ASN benar-benar harus di aplikasikan selama Pemilu berlangsung. 

Karena dalam perkembangan tekonologi yang canggih ini memberikan ruang setiap calon untuk berkampanye di media sosial.

"Maka ASN sebagai aparatur harus bisa menjaga netralitas meskipun hanya mengunggah, menyukai, atau berkomentar di media sosial atau online,"ujarnya.

Dalam menjaga netralitas, Sekda juga menghimbau agar para ASN tidak melakukan sesuatu yang menguntungkan atau merugikan calon dengan menggunakan fasilitas dari jabatan yang dimilikinya. 

Sekda mengatakan bahwa seorang birokrat harus netral dalam pelaksanaan pileg jangan berpihak pada salah satu caleg dan harus mendukung semua caleg.

"Saya ingatkan jangan ada kebijakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. 

Sumber: