Ada Permasalahan Dana Desa, Bhabinkamtibmas Siap Membantu

GISTING—Pencegahan praktik korupsi dana desa (DD) terus digalakan oleh pemerintah dan aparat hukum. Seperti kemarin (7/11) Pemkab Tanggamus bersama Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari)  Tanggamus menggelar sosialisasi pencegahan praktik pungli dan nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan, penanganan dan permasalahan DD, di gedung serbaguna (GSG)  Gisting Bawah,  Kecamatan Gisting. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Tanggamus Hi.Samsul Hadi,M.Pd.I dan dihadiri Kapolres Tanggamus AKBP Alfis Suhaili, Kepala Kejari Tanggamus yang diwakili Kepala Seksi Intelijen Amrullah, Inspektur Tanggamus Fathurahman seluruh camat, seluruh  Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan seluruh kepala pekon se Tanggamus. Kapolres Tanggamus AKBP Alfis Suhaili dalam pemaparannya mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan MoU antara Kapolri  Jenderal Tito Karnavian bersama Mendagri dan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) soal pengawasan anggaran desa. Menurut Alfis, Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa. \"Dengan hadirnya anggota bhabinkamtibmas dalam pengawasan DD ini diharapkan bisa sejalan dengan MoU yang telah disepakati sehingga bisa menyelesaikan kendala dana desa dan perlu kita pahami bersama bahwa yang dikedepankan adalah pencegahan maka dari itu perlu sosialisasi agar tidak terjadi tumpang tindih,\" ujar kapolres. Dilanjutkan kapolres, bahwa pihak kepolisian bersama pemda akan melakukan pemetaan terhadap pekon yang mengalami kendala. \"Kami siap mendampingi dan melakukan pembinaan apabila ada pekon yang mengalami kendala dari mulai perencanaan sampai evaluasi terakhir, harapannya laporan keuangan menjadi baik dan SPj jelas sehingga bisa diraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),\" kata Alfis. Kepada jajarannya kapolres berpesan agar serius dalam melakukan pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa, sebab kata dia,  hal ini sudah menjadi atensi dari kapolri. \"Kapolri berpesan agar dalam pengawasan DD ini serius sebab hal ini untuk membantu rekan-rekan kakon agar mengelola keuangan lancar, benar, hasilnya nyata dan dirasakan masyarakat dan bhabinkamtibmas, kapolsek dan kapolres  akan dimintai pertanggungjawabannya, \"pungkas Alfis. Sementara itu, Wabup Tanggamus Samsul Hadi mengatakan bahwa dilibatkannya aparat kepolisian dalam mengawasi DD bukanlah untuk menakut-nakuti apalagi intervensi, tetapi lebih kepada pembinaan sehingga tidak ada lagi penyimpangan terhadap DD. \"Peran aparat hukum seperti jaksa dan polisi dalam mengawasi DD ini sangat bagus sehingga tidak ada lagi kejadian penyimpangan DD. Adanya OTT yang melibatkan kepala pekon di Tanggamus baru baru ini kiranya menjadi pelajaran agar kedepan tidak terjadi lagi, \" ujar Samsul. Dilanjutkan Samsul, bahwa aparat pekon harus mampu memenej DD dengan baik sehingga menjadi berkah bukan musibah.\"Saya mengajak perencanaan yang baik, dimulai dari SDM yang baik. Untuk itu tingkatkan kapasitas kakon, kemudian kakon juga harus mau menggunakan anggarannya untuk meningkatkan kapasitas aparat pekon termasuk BHP, kemudian memperbaiki manajerial kantornya, fungsikan aparat sesuai fungsinya,\" kata wabup. Dalam kesempatan tersebut wabup juga mengungkapkan kekecewaannya, hal itu tidak semua kakon hadir. \"Pekon di Tanggamus ini 299 pekon, tapi yang datang hanya 200,  sementara 99 kakon tidak hadir, hal ini tentu disayangkan apalagi kalau memang disengaja tidak mau hadir,\"  ungkap Samsul. Kendati kecewa namun wabup tetap berusaha untuk berfikir positif.\"Kita berfikir positif saja mungkin undangan sudah sampai, tapi pas mau berangkat hujan dan belum ada mobil sehingga tidak bisa berangkat atau ada kendala lain. Tapi kalau sengaja tidak berangkat itu yang membuat saya kecewa, kan kegiatan ini penting untuk menghindari terjadinya penyelewengan, \" pungkas wabup.(ral)

Sumber: