Pencairan DBH Telat, Gaji Perangkat Desa dan UP Belum Terbayar, Ada Apa Pemkab Lamsel?

KALIANDA,RADARTANGGAMUS.CO.ID-- Sebanyak 256 Desa di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Provinsi Lampung mengeluhkan belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang jumlahnya miliaran untuk seluruh desa di Lamsel.

Berdasarkan penelusuran Tim Radar Lamsel (Radar Tanggamus grup) pemerintah desa membenarkan bahwa DBH yang semestinya sudah cair sejak awal bulan Januari, namun kenyataannya hak untuk masing-masing desa tersebut belum jelas.

Menurut keterangan dari salah satu perangkat desa, belum pernah ada sejarah 15 tahun belakangan bahkan sejak kabupaten itu berdiri DBH pajak dari Pemkab Lamsel untuk desa terhambat, tetapi faktanya har ini terjadi.

Pemerintah desa menginginkan Pemkab Lampung Selatan terbuka seperti kabupaten lain.

Patut dipertanyakan mengapa dana DBH itu terlambat, padahal semestinya dana itu sudah ada dan diberikan untuk masing-masing desa.

Persoalan Pemkab Lamsel menurut desa-desa bukan hanya DBH, tetapi gaji perangkat desa pun belum dibayar sejak bulan Januari hingga hari ini.

"Gaji belum dari bulan Januari untuk seluruh perangkat desa di Kabupaten Lamsel sampai hari ini. Cobalah diberi tahu apa persoalannya sehingga semuanya belum. Ada apa dengan Kabupaten Lamsel," tanya perangkat desa yang enggan identitasnya dipublikasikan.

Mirisnya lagi, kabupaten yang dipimpin Nanang Ermanto itu belum memberikan Upah Kerja (UP) untuk petugas yang memungut pajak ke masyarakat.

" Ya, semestinya, kalau tahun-tahun lalu nggak pernah terlambat, UP itu dibayar di akhir bulan sekrang semu terlambat. Uang pajak itu kan dari masyarakat sudah diserahkan terus keman bagi hasilnya, di mana UP nya, di mana juga gaji perangkat desa sudah 3 bulan ini belum gajian,"ujar perangkat desa tersebut.

Untuk lebih meyakinkan publik, perangkat desa yang dimintai keterangan oleh Radar Lamsel menyarankan supaya konfirmasi ke desa lain apakah mengalami hal yang sama.

Radar Lamsel pun mencoba mengkonfirmasi hal itu ke desa-desa lainnya, jawab sama didapat oleh wartawan media ini.

Lebih miris bahkan perangkat desa menceritakan, bahwa hampir beberapa tahun belakangan gaji ratusan bahkan ribuan perangkat desa selalu terlambat.

Mungkin Pemkab Lamsel itu menilai desa-desa sudah punya anggaran dana desa (DD) dari pusat, padahal dana tersebut sudah ada posnya masing-masing, setiap dana yang dikeluarkan harus jelas peruntukannya.(*)

 

Sumber: