Rahmat Mirzani Djausal: Defisit Anggaran Jadi Tantangan Kada baru di 2025

Rahmat Mirzani Djausal: Defisit Anggaran Jadi Tantangan Kada baru di 2025

Gubernur Lampung Terpilih Rahmat Mirzani Djausal didampingi Wagub Lampung terpilih dr.Jihan Nurlela memberikan arahan kepada 15 kepala daerah disela kunjungan Ketua MPR RI, Muzani, Minggu 12 Januari 2025. Foto Ist--

BANDARLAMPUNG,RADARTANGGAMUS.CO.ID--Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal (RMD) menyatakan bahwa kepala daerah terpilih di 15 kabupaten/kota se Lampung mempunyai tantangan di tahun 2025.

Tantangan tersebut yaitu defisit keuangan daerah, yang sudah tentu seorang kepala daerah harus memiliki inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Menurut Rahmat Mirzani Djausal di diperlukan kerja keras dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Hal tersebut diungkapkan Rahmat Mirzani Djausal dalam acara silaturahmi Ketua MPR dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih se Provinsi Lampung di kantor Bappilu DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Minggu 12 Januari 2025.

BACA JUGA:Dinas PUPR Tanggamus Kebut Perbaikan Talud Taman Kota Soekarno Yang Ambrol

BACA JUGA:Silahturahmi Dengan Saburai TV Grup,RMD Sebut Media Salah Satu Instrumen Untuk Sosialisasikan Visi Misi

"Diperlukan kerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu kerja pemerintah daerah harus terkoneksi dengan program dari pemerintah pusat,"ucapnya 

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung ini juga menekankan pentingnya sektor pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan di Lampung. Menurutnya, peningkatan pendapatan masyarakat bisa dicapai melalui pengembangan sektor ini.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan,"imbuhnya.

Rahmat juga mengingatkan kepala daerah yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, memprioritaskan kepentingan umum, dan menjauhkan diri dari kepentingan keluarga.

“Program pemerintah pusat nantinya akan dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sehingga koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi sangat diperlukan. Tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dan dahulukan kepentingan rakyat,"pungkas Kiyai Mirza sapaan akrabnya.

Sumber: