Skandal Mega Korupsi di Kemendikbudristek, Kejagung Periksa 5 Saksi, Siapa Yang Bakal Jadi Tersangka

RADARTANGGAMUS.CO.ID--Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mulai serius dalam membongkar dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek RI) era Menteri Nadiem Makarim yang nilainya fantastis yaitu Rp9 Triliun lebih.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut  terkait Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 sampai 2022. Meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan, tim penyidik terus 'menguliti' satu per satu pejabat dan pihak swasta yang diduga terlibat. Bahkan, rumornya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bakal diperiksa.

Yang bikin suasana semakin panas, kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan, bukan lagi penyelidikan.

Artinya, Kejagung sudah punya bukti awal yang kuat untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat. Meskipun belum ada tersangka resmi yang diumumkan, ini cuma soal waktu sampai ada nama yang muncul.

5 Pejabat Kemendikbudristek Saksi Kunci

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan kalau pemeriksaan berbagai pihak yang diduga mengetahui Program Digitalisasi Pendidikan ini terus dilakukan. Tidak cuma dari unsur pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta.

BACA JUGA:Terbukti Korupsi DD, Mantan Pj Kakon Tanjung Sari Divonis 3 Tahun Penjara

BACA JUGA:Jaksa Hadirkan 5 Saksi di Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Dana Hibah LPTQ Pringsewu, Ini Nama - Namanya

“Hari ini ada lima orang saksi yang diperiksa penyidik,” kata Febrie di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Lima saksi yang diperiksa itu adalah figur-figur kunci di Kemendikbudristek selama periode korupsi ini diduga terjadi:

STN: Sekretaris Direktorat Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2019.

HM: Plt. Direktur Jenderal Paud, Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2020.

KHM: Wakil Ketua Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Direktorat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020.

WH: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021.

Sumber: