Penerima PKH Tidak Tepat Sasaran

KOTAAGUNG- Sejumlah masyarakat di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, mengeluhkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya, mereka mengaku penyaluran bantuan PKH yang sudah cair dua hari lalu diduga banyak tidak tepat sasaran. Seperti yang diungkapkan warga Kotaagung, Rohma, dia menyayangkan data penerima PKH banyak yang tidak sesuai. Sebab, para penerima PKH banyak yang memiliki rumah mewah sementara masyarakat ekonomi kebawah justru tidak dapat.\"Banyak orang yang punya rumah bagus dapat PKH. Tapi warga yang miskin rumah geribik justru tidak mendapatkannya. Jelas, ini membuat cemburu sosial bagi warga miskin,\" gerutunya. Selain itu, kata dia, berdasarkan informasi dan penelusurannya bahwa penerima PKH didominasi para keluarga yang mampu. Bahkan, ada beberapa aparatur pekon dan kelurahan juga mendapatkan PKH.\"Bukan hanya itu, informasi yang kami dapat beberapa kepala dusun mendapatkan PKH. Jadi, kriteria penerima PKh itu seperti apa. Kok warga miskin malah tidak dapat PKH,\" ujarnya. Menurutnya, berdasarkan informasi yang didapatkan, data penerima PKH pendataan bukan dilakukan oleh pekon atau keluarahan, melainkan langsung dari pusat. Sementara data yang digunakan masih data lama dimana banyak warga yang mampu dapat PKH sementara yang miskin justru tidak.\"Data yang digunakan pemerintah ini membuat masyarakat cemburu sosial. Buktinya penyaluran PKH banyak tidak tepat sasaran,\"terangnya. Keluhan sama juga dirasakan warga lainnya, Asnah. Ia mengaku seharusnya setiap tahun pemerintah dapat mengevaluasi data penerima PKH. Pasalnya, jika ini terus dibiarkan maka bisa menyebabkan cemburu sosial di tengah masyarakat.\"Iya jelas jelas tetangga saya orang punya justru dapat PKH, sementara yang miskin tidak dapat. Inikan aneh,\"ungkapnya. Sementara itu Camat Kotaagung, Syarif Zulkarnain mengatakan pendataan PKH itu berawal dari pendataan dari BPS yang dikirim ke Kementerian Sosial, sedangkan pendataan tersebut telah lama dilakukan dan yang perlu diketahui yang bisa menentukan penerima bukan dari aparat pekon atau kecamatan.\"Itu data dari BPS. Kemudian dana itupun turun langsung dari pusat,\"tutupnya. (Zep)

Sumber: