Kinerja Tidak Baik, Siap-siap Diganti

Kinerja Tidak Baik, Siap-siap Diganti

KOTAAGUNG—Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani melantik sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Tanggamus Selasa (2/4) diruang rapat utama sekretariat daerah. Pejabat yang dilantik terdiri dari dua orang jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II), tiga pejabat administrator (Eselon III) dan dua pejabat pengawas (Eselon IV). Pelantikan tersebut berdasarkan, Keputusan Bupati Nomor 821.2/433/37/2019 tentang pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan tinggi pratama dilingkungan Pemkab Tanggamus.  Pejabat yang dilantik tersebut yakni, Hendra Wijaya Mega jabatan baru sebagai Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dijabat Retno Noviana Damayanti, Darsun ditempatkan sebagai  Camat Kelumbayan Barat, Syafrizal sebagai Kabid PAUD DIKMAS, dan pendidikan layanan khusus di Dinas Pendidikan, lalu Aguslan sebagai Kasi Bina SDM Kemterologian di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, serta Lurah Baros  dijabat oleh Ermunaidi. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa proses pelantikan adalah hal yang biasa terjadi semua ini dilakukan dalam rangka agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Ia berharap kepada para pejabat yang baru dilantik untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh tuhan yang maha esa serta masyarakat Kabupaten Tanggamus. \"Saya harap pejabat yang baru dilantik, untuk segara memikirkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan, itu karena bapak dan ibu merupakan motor penggerak bagi pelayanan masyarakat, menggerakan roda pembangunan serta pemerintahan,\"kata Dewi Handajani. Bunda Dewi sapaan akrab bupati menambahkan, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tentunya para pejabat yang baru saja dilantik tidak menutup kemungkinan akan dievaluasi, dan jika seandainya di kemudian hari para pejabat tersebut tidak sanggup mengemban amanah, tidak dapat memberikan kinerja yang baik, serta tidak bisa mendukung program bupati dan wakil Bupati maka tentunya akan dicari sosok yang lebih tepat. \"Jadi dalam hal ini, masalah kinerja, loyalitas, juga menjadi bahan evaluasi, kami memiliki 55 program AKSI DESA ASIK, dan itu harus dilaksanakan dan diterjemahkan dengan baik, dan dalam hal ini kami mengharapkan inovasi-inovasi, dengan harapan menghadirkan pembangunan yang merata, berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi,\"ujarnya.  Ia juga menerangkan, Kepala Bappelitbang juga hendaknya kedepan dapat mengintegrasikan seluruh program dimasing-masing OPD dan bisa menerjemahkan program 55 AKSI ASIK dan itu harus dituntaskan selama lima tahun. Lalu terkait dengan sektor pariwisata, ia mengharapkan kedepan kepala dinas terkait juga mampu mengenalkan potensi wisata ke khalayak ramai, baik itu dari segi promosi maupun sosialisasi harus lebih gencar dilakukan, sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat.   \"Ini juga menjadi salah satu tugas dari Kepala Dinas Pariwisata, bagaimana objek wisata di Tanggamus bisa menjadi penyangga dan pendukung bagi destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung, saya mengharapkan ide-ide, kreatifitasnya, inovasinya untuk bisa mendukung agar objek wisata Tanggamus ini bisa menjadi terkenal di Mancanegara,\"terangnya.  Sementara itu, Kepala Bappelitbang Hendra Wijaya Mega menyampaikan, Bappelitbang akan terus mendorong serta mendukung 55 program AKSI ASIK Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus. Dan apa yang menjadi prioritas utama dari Bupati yakni tentang kawasan industri maritim (KIM) pada triwulan ke III ini akan dilaunching ground breaking. \"Untuk KIM sendiri tinggal satu tahapan lagi, adanya kesepakatan bersama, antara PT Repindo, PT Pertamina dan PT Trans Kontinental, dan Mudah-mudahan karena itu nanti dimediasi oleh pemerintah pusat, dapat segera terealisasi kesepakatan diantara mereka,\"tandasnya Turut hadir dalam pelantikan Wakil Bupati Tanggamus, Hi. AM. Syafii, para Asisten serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD). (iqb)

Sumber: