Buyung Z : Sinergi, Jadi Kunci Hindari Tumpang Tindih

Radartanggamus.co.id - Proses realisasi dana desa (DD) tampaknya harus dipantau oleh semua elemen, bukan hanya aparat penegak hukum dan tenaga pendamping saja melainkan masyarakat juga berperan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pekerjaan yang menyimpang dari aturan, terutama tumpang tindih di setiap item pembangunan. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tanggamus, Buyung Zainuddin, mengatakan, dalam realisasi DD yang baru cair tahap kedua ini, pemerintah pekon dan kabupaten harus bersinergi terutama dalam menentukan setiap item yang dibangun agar tidak tumpang tindih, mana kegiatan yang dikerjakan pekon harus disampaikan ke Pemkab Tanggamus. \"Bisa saja nanti drainase dianggarkan di dana desa, tapi ternyata kabupaten juga sudah buat RAB untuk drainase yang sama,\" katanya. Kemudian lanjutnya, Pemerintah Pekon untuk tidak menempatkan pembangunan disatu kegiatan yang sebelumnya sudah dibangun. Karena bagaimanapun juga tindakan seperti ini salah. Dana tersebut digunakan sesuai apa yang sudah tercantum di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). \" Yang begini sudah bukan rahasia lagi. Nah, dalam mengelola dana ini hindari seperti itu, karena dikhawatirkan ada temuan yang nantinya menyusahkan pekon itu sendiri,\" jelasnya. Menurutnya, di tahun ke empat ini pekon fokus menyelesaikan infrastruktur seperti jalan lingkungan, jalan perkebunan dan pertanian, kemudian jalan produksi. Kemudian kedepan harus bisa mengembangkan sektor strategis lainnya seperti pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. \" Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pembangunan ekonomi kerakyatan harus diprioritaskan,\"tegasnya. Lebih jauh ia menjelaskan, selain itu mengenai adanya persoalan yang nantinya timbul di pekon agar segera diselesaikan secara musyawarah, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang berkepanjangan. \"Kepala Pekon dengan BHP harus sejalan agar misi membangun pekon berjalan sesuai harapan,\"pungkasnya. (Zep)

Sumber: