Irwandi Setuju Seluruh Dewan Dites Urine

KOTAAGUNG-Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanggamus Irwandi Suragala mengaku setuju apabila tes urine juga dilakukan terhadap seluruh anggota DPRD Tanggamus. Hal ini demi menghindarkan lembaga itu jadi sarang pemakai narkoba. Bahkan kalau bisa, Fraksi PKB ini berharap tes urine dilakukan ke semua lembaga negara yang ada, khususnya pejabat eselon II. \"Kalau menggunakan narkoba itu kan masih ada sisanya. Kita serahkan ke ahlinya, apakah tes urine itu dilakukan tiga bulan sekali atau enam bulan sekali. Tapi baiknya dilakukan mendadak. Jangan direncanakan tesnya,\" katanya. Bagi Irwandi, tindakan demikian penting karena narkoba adalah masalah serius yang harus diperangi. Selain itu, sebagai lembaga pengawas jalannya roda pemerintahan memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab memberikan contoh yang baik, sehingga wakil rakyat itu benar-benar terhindar dari narkoba. \"Saya setuju jika memang harus dilakukan tes urine, tapi saya lebih setuju lagi jika tes urine bersama pejabat eselon II,\"terangnya. Lebih lanjut, Irwandi menilai parpol harus segera bertindak terhadap anggotanya yang terbukti menggunakan narkoba. Termasuk mengantisipasi semua anggota untuk tidak terlibat narkoba. \"Dan jika diperlukan dilakukan tes urine di partai masing-masing,\" imbuhnya. Sementara itu Anggota DPRD laimnya Ahmad Parid mengatakan pihaknya sangat setuju apabila dilakukan tes urine, dan harus secara mendadak. \"Sangat setuju. Harus dilakukan, bahkan secara mendadak,\" kata Politisi PPP ini. Menurutnya, antinarkoba harus menjadi komitmen bersama dan harus diwujudkan dalam tindakan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan tes urine dimaksud, tapi harus dilakukan secara mendadak tampa rencana sehingga sebagai wakil rakyat benar-benar jauh dari narkoba.\"Bisa kok itu diputuskan di rapat paripurna DPR untuk mengagendakan tes urine. Tapi harus mendadak dan acak,\" ungkapnya. Terpisah Kepala BNN Tanggamus Kolbidi menyatakan kesiapannya jika memang itu atas permintaan dari dianas atau lembaga terkait jika memang akan di tes urine, masalah waktu bisa diatur namun yang perlu dipertegas jangan sampai bocor sehingga program ini bisa berjalan mulus.\"Kalau kita kapan saja siap, asal itu atas permintaan lembaga atau dinas yang akan di tes urine,\"pungkasnya.(Zep)

Sumber: