Mukhlis Basri Serap Aspirasi Warga Kotaagung

KOTAAGUNG—Selain pendidikan dan ksehatan, infrastruktur jalan masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Tanggamus yang harus diperjuangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Hal tersebut disampaikan beberapa masyarakat di Kecamatan Kotaagung kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri saat kegiatan reses di Kelurahan Pasar Madang, Rabu (6/11). Julian salah satunya, pria yang berprofsi sebagai nelayan ini mengeluhkan biaya pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) yang semakin tinggi. Padahal pemerintah sudah memberikan program pendidikan gratis. Selain itu program beasiswa untuk rakyat kecil dinilai belum tepat sasaran mengingat banyak siswa yang tak mampu, malah tidak dapat.\"Sekarang biaya sekolah tinggi, sementara penghasilan kami sebagai nelayan pas-pasan. Kondisi bisa membuat anak-anak putus sekolah. Kami minta bapak menyikapinya,\"katanya. Kemudian warga lainnya Rohma mengeluhkan beberapa jalan baik milik Kabupaten dan Provinsi mengalami kerusakan, sehingga wanita berkerudung ini meminta untuk di perjuangkan karena mengganggu aktivitas warga.\"Terutama jalan milik Provinsi yang menuju Kecamatan Limau dan Cukuh Balak, dimana hampir seluruh jalan rusak,\"ungkapnya. Selain itu yang perlu dibenahi kembali masalah kesehatan, dimana selama ini pelayanannya masih dianggap bertele-tele.\"Pak kami meminta agar pelayanan kesehatan lebih di pertegas lagi, karena pelayanan masih kurang,\"harap warga lainnya Meta. Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri mengaku semua usulan maayarakat akan diperjuangkannya, salah satu jalan akses milik Pemprov Lampung yang berada di Limau, Cukuh Balak dan Jalan di Kecamatan Ulu Belu. \"Iya semua usulan akan kami sampaikan di pimpinan, selain itu ini sudah menjadi PR saya untuk 5 tahun kedepan,\"ujarnya. Mantan Sekda Tanggamus melanjutkan, tak hanya soal infrastruktur jalan, masyarakat juga mengeluhkan program pendidikan yang dinilai kurang berpihak pada masyarakat menengah kebawah. Gembar-gembor beasiswa bagi kalangan tidak mampu sepintas hanya jadi sosialisasi oleh pemerintah saja, tanpa ada realisasi untuk mereka. Masyarakat menilai, perlu adanya perhatian lebih dari pada pemerintah terkait masalah bantuan pendidikan ini. Selain itu biaya sekolah yang begitu mencekik.“Kemungkinan langkah pertama kami akan menggelar rapat internal dengan instansi terkait mengenai hal ini, sehingga apa yang diusulkan langsung bisa terjawab,\"pungkasnya. (Zep)

Sumber: