Kakon Kotaagung : Semua Pembangunan Berdasar Hasil Musdus

KOTAAGUNG - Kepala Pekon Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Suherman kembali angkat bicara mengenai tudingan tidak transparan dalam mengelola dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Menurut, Suherman, tudingan dari warganya tersebut tidak benar, sebab semua pembangunan sudah dimusyawarahkan dengan seluruh warga didusun masing-masing melalui musyawarah dusun (Musdus) hingga musyawarah desa (Musdes) “Setiap pembangunan murni usulan dari masyarakat. Saya bicara begini, karena semua ada bukti berita acaranya,\"kata Suherman ketika menyambangi Graha Pena Tanggamus, Markas Radar Tanggamus, kemarin (20/2). Menurutnya, setiap kegiatan pihaknya selalu menyosialisasikan kepada Ketua RT, RW, perwakilan masyarakat dan anggota maupun ketua Badan Hippun Pemekonan (BHP) termasuk pihak lain, baik usulan yang akan dibangun maupun jumlah dana anggaran yang ada.“Hanya saja setiap ada pertemuan baik RPJMDes, RKPDes dan Musdes, ada saja lembaga di pekon kami yang tidak hadir,” ujar Suherman. Orang nomor satu di Pekon Kotaagung ini juga mengklaim selalu melakukan kegiatan sesuai tahapan. Makanya, hingga kini dirinya terus melakukan kegiatan tanpa menghiraukan tudingan. Namun dengan adanya laporan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu membuat kinerjanya terganggu.\"Ya, merasa nggak enak aja. Kita sudah menjalankan tugas dengan baik, dan taat dengan aturan. Terbuka kita sudah, semua dibahas melalui Musdus dan Musdes, terus apalagi,\"terangnya. Suherman melanjutkan, pihaknya memiliki bukti yang kuat tentang pelaksanaan kegiatannya selama ini, tidak hanya berita acara tapi juga dokumen musyawarah itu.\"Setiap rapat kami undang, tapi ada aja yang tidak hadir. Kemudian tiba-tiba melapor seperti ini. Sementara bukti kami nusyawarah ada,\"tegasnya. Lebih jauh ia menjelaskan, terkait masalah tidak transparan. Ia mengaku tidak transpran seperti apa. Sebab, setiap kali mereka pertemuan jumlah dana selalu disebutkan ke masyarakat, bahkan disetiap dusun juga dipasang benner tentang jumlah anggaran yang didapat dan keperuntukannya.\"Saya siap diperiksa oleh lembaga apapun karena saya dalam mengelola ADD sudah sesuai dengan juklal juknisnya,\"pungkas Suherman. (Zep)

Sumber: