Urai Benang Kusut, Dewan Bakal Panggil BPJS Ketenagakerjaan

KOTAAGUNG - Belum tercetaknya 3.500 kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sukarela (TKS) di lingkup Pemkab Tanggamus berbuntut panjang. Polemik ini rupanya menjadi sorotan Komisi IV DPRD Tanggamus. Anggota Komisi IV DPRD Tanggamus, Yulistina mengaku akan memanggil pihak Kantor Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu guna mengetahui secara pasti duduk persoalan belum di cetaknya 3.500 kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dengan mendengarkan penjelasan langsung dari pihak KCP BPJS Pringsewu diharapkan persoalan ini segera selesai. \"Kami belum konfirmasi ke BPJS-nya, dalam waktu dekat ini akan kita undang pihak BPJS, terkait apa kendala yang menghambat sehingga dari 5.000 kartu,  baru 1.500  yang didistribusikan,\"kata Yulistina, Selasa (6/5). Kemudian saat disinggung mengenai pengakuan dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan belum validnya data TKS, menurut legislator PDIP ini bukanlah alasan tepat, sebab sudah jelas jika persyaratan untuk dapatkan kartu tersebut harus melampirkan NIK KTP-el. \"Apa karena terkendala anggaran sehingga kartu belum tercetak atau ada kendala lain yang menghambat, ini akan kita bahas semuanya, sehingga persoalan menjadi jelas, termasuk distribusi kartu harus melalui OPD mana juga akan kita bahas,\"ujar Yulistina. Sementara itu, Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu, Imam Haryono, mengaku jika dari 3.500 kartu yang datanya belum valid dengan NIK KTP-el, sekarang tinggal 500 lagi, artinya 3.000 an data TKS sudah valid. Padahal beberapa hari yang lalu, Iman menyatakan 3.500 kartu belum valid dengan NIK. \"NIK yang diberikan oleh BPKAD melalui program exel sehingga pada saat kita input tidak sesuai.Kemungkinan ada salah ketik atau apa kita tidak tahu pasti, akan tetapi saat ini sudah tinggal 500 yang belum valid, ini berdasarkan hasil pengecekan yang kami lakukan,” kata Imam. Terpisah Sekda Tanggamus, Hi. Andi Wijaya yang didampingi Kepala BPKAD Hilman Yoscar menyampaikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan satker terkait pendistribusian kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut, sekda juga mengimbau agar semua OPD bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. \"Secepatnya kita akan gelar rapat  dengan satker yang membidangi, artinya kita harapkan seluruh satker untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, terkait kartu BPJS yang belum tercetak kita akan koordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan,\" kata Andi Wijaya.(iqb)

Sumber: