Presiden Soroti Belanja Daerah Yang Masih Rendah

KOTAAGUNG--Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah untuk gencar mensosialisasikan larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini untuk mencegah adanya peningkatan Kasus COVID 19 sebab berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah angka Covid-19 naik tajam setelah libur panjang. Hal tersebut disampaikan presiden saat memberi pengarahan kepada bupati dan walikota seluruh Indonesia melalui virtual zoom. Di Pemkab Tanggamus sendiri hadir Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, Wakil Bupati Hi.A.M.Syafii, Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, Kepala Kejari Tanggamus David P.Duarsa serta Dandim 0424/Tanggamus yang diwakili Danramil Kotaagung Kapten Inf Redi Kurniawan, Rabu (28/4). Menurut Presiden, dengan mudik maka sangat berpotensi untuk meningkatkan angka Covid. Berdasarkan data, lanjut presiden potensi orang mudik Idul Fitri tahun ini awalnya 89 juta orang atau 33 persen dari total jumlah penduduk, kemudian saat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik angkanya turun 11 persen. \"Dan saat dilakukan sosialisasi larangan mudik angkanya turun lagi menjadi 7 persen dari total jumlah penduduk atau 18,9 juta orang. Maka dari itu hati-hati terhadap mudik lebaran. Ini harus terus disampaikan kepada masyarakat oleh kepala daerah beserta jajaran soal larangan mudik ini, lalu mengenai sekat menyekat pemudik itu juga masih kurang efektif yang penting itu disiplin ketat protokol kesehatan (Prokes),\" kata Jokowi sapaan akrab presiden. Diakui Jokowi bahwa adanya mudik lebaran membuat dirinya khawatir terjadi peningkatan, maka dari itu, ia meminta agar kepala daerah beserta jajaran Forkopimda untuk lebih intens dalam penerapan prokes bagi warganya. \"Saya masih khawatir dengan mudik ini. Kalau saya dibantu kepala daerah dan Forkompinda tentang prokes saya rasa kenaikan tidak seperti tahun lalu yang mencapai 93 persen. Dan juga vaksinasi didearah jangan sampai berhenti, tugas pusat mengadakan vaksin dan tugas daerah sebagai pelaksana, jangan sampai vaksinasi ini disetop, sampai April ini tercatat baru 19 juta dosis targetnya Juli 70 juta orang tervaksin,\" kata Presiden. Selain, mengenai Covid 19, Presiden juga menyoroti mengenai pertumbuhan ekonomi di daerah, dimana untuk belanja APBD tahun 2021 angkanya masih kecil \"Segerakan belanja pemda. Sebab saat ini yang tinggi baru belanja pegawai, sementara untuk belanja baru 5,3 persen, padahal perputaran uang menentukan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu harus dibelanjakan agar pertumbuhan ekonomi naik, bagaimana mau naik kalau uangnya hanya ditaruh di Bank,\"tegas Presiden. Menanggapi arahan dari Presiden Jokowi itu, Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani mengaku akan segera menindaklanjutinya seperti penanganan Covid-19 didaerah, sosialisasi larangan mudik hingga belanja daerah dari APBD. \"Untuk penanganan Covid-19, kami tindaklanjuti dengan rapat Satgas Covid 19 yang rencana besok dilaksanakan ini juga menindaklanjuti rapat Satgas tingkat Provinsi beberapa waktu lalu. Seperti yang disampaikan bapak presiden tadi bahwa Lampung ini salah satu daerah yang masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sebagai implementasi meniadakan salat Idul Fitri dirumah ibadah atau lapangan yang dialihkan dirumah masing-masing, lalu ASN Pemkab juga dilarang mudik,\"kata bupati. Bupati juga mengatakan akan mengintensifkan posko Satgas Covid 19 hingga tingkat RT dan membuat posko untuk memeriksa laju kendaraan dari luar Provinsi Lampung khususnya dari daerah yang kasus COVID 19 nya tinggi. \"Kami akan dirikan posko-posko untuk penyekatan diwilayah perbatasan untuk mencegah masuknya kendaraan dari luar Provinsi Lampung. Karena dari pengalaman yang sudah sudah, seperti habis Libur Natal dan Tahun Baru angka Covid-19 di Tanggamus meningkat bahkan sempat zona merah, maka dari itu ini diperlukan upaya dan kerja keras kita semua agar di Tanggamus ini kasus Covid 19 menurun dan bisa menjadi zona hijau,\"ucap Bunda sapaan akrab bupati. Kemudian mengenai belanja APBD, bupati menyatakan bahwa hal itu agar segera dibahas bersama.\"Pembelanjaan APBD supaya ada perputaran harus kita respon tentunya ada mekanisme dan proses yang harus kita lalui, begitu juga dengan pengendalian Covid dan pertumbuhan ekonomi juga harus kita jaga,\"pungkas bupati.(ral)

Sumber: