Pemprov Lampung Ikuti Rakor Gernas BBI, Dukung Peningkatan 1 Juta Produk UMKM

Bandar Lampung -- Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) ralam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dalam meningkatkan 1 Juta Produk UMKM bertempat di Ruang Command Center Lt.II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (04/07/2022). Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Julius menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia melalui instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatakan bahwa seluruh K/L dan Pemda dengan perannya masing-masing diwajibkan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. \"Sampai dengan Juli 2022 jumlah produk yang telah tayang dalam LKKP sebanyak 398.034 produk, dimana katalog lokal sebanyak 48.800 produk\" kata Julius. Data ini menunjukkan jumlah produk yang tayang dalam e-katalog tersebut masih belum memenuhi target 1 juta produk, khususnya jumlah katalog lokal yang masih sangat rendah. Diharapkan seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan untuk masuk kedalam e-katalog lokal. Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing juga mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengelola Katalog Lokal dan mengisi produk yang sudah disediakan oleh LKKP, dengan target 1000 produk disetiap daerah. Disampaikan juga bahwa Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak mencapai target pemanfaatan produk dalam negeri minimal 40% akan dikenai sanksi Plh Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKKP, Fadli Arif, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Lampung menempati posisi ke-10 sebagai Penyelenggara Katalog Lokal dengan Jumlah Produk Tayang Terbanyak sebanyak 350 tayangan. Pemerintah Provinsi Lampung juga menempati posisi ke-8 Profil Pengadaan Pemerintah Daerah TA 2022 pada sesi 1-4 Juli. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Samsurijal Ari dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Elvira Umihanni.

Sumber: