Wabup Ajak Budayakan Gerakan Pengurangan Risiko Bencana

KOTAAGUNG - Pemkab Tanggamus melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menggelar aksi pencegahan risiko bencana. Kegiatan yang diisi dengan pembekalan komunitas, apel siaga bencana, bersih-bersih pantai dan penanaman mangrove tersebut berlangsung di Sekolah Usaha Menengah Perikanan (SUPM) Negeri Kotaagung, Rabu (29/11). Wakil Bupati Tanggamus, Hi. Samsul Hadi, M. Pd I mengatakan kecenderungan banyaknya kejadian bencana hidro-meterologis di Tanggamus menjadi tantangan bersama untuk dapat dikelola dan dikurangi risikonya, yang mana berdasarkan data BPBD Tanggamus dari tahun 2002-2016 ancaman bencana hidro-meterologis terus meningkat dan mendominasi hingga 90 persen seperti banjir, tanah longsor, angin ribut, dan gelombang pasang yang berujung pada kerugian. Dalam upaya mengurangi resiko bencana dan potensi kerugian ekonomi akibat bencana dimasa yang akan datang, Kabupaten Tanggamus perlu membudayakan gerakan pengurangan risiko bencana. \"Gerakan pengurangan risiko bencana adalah sebuah proses pemberdayaan komunitas yang fokus pada kegiatan partisipatif melakukan kajian, perencaaan, pengorganisasian yang melibatkan pemangku kepentingan, sehingga mampu mengelola lingkungan dan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kualitas hidup,\"kata Samsul. Tahun 2017 lanjutnya, Pemkab Tanggamus melalui BPBD melaksanakan implementasi gerakan pengurangan risiko bencana salah satunya melalui kegiatan sekolah laut. Kegiatan sekolah laut merupakan program nasional yang dibiayai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diharapkan dapat dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan. \"Spirit dalam gerakan pengurangan risiko bencana adalah dengan semangat gotong-royong dari masyarakat, komunitas, pelajar, pemerintah, NGO, akademisi serta lembaga usaha, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan apel 1000 relawan yang diharapkan relawan ini dapat menyebarluaskan pentingnya pengelolaan pesisir dan lautan serta sumber daya alam disekitarnya, serta mampu menumbuhkan komitmen bersama dari aparatur, masyarakat, serta dunia usaha agar mendukung upaya pengelolaan pesisir dan lautan,\" kata wabup. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak \"manja\" dengan mengatakan bahwa bencana adalah tanggungjawab pemerintah. Contohnya adalah saat banjir, padahal penyebabnya karena gorong-gorong mampet oleh sampah, padahal salah satu kriteria peristiwa disebut bencana apabila diluar kemampuan masyarakat. \"Artinya apabila masyarakat mau bergotong royong membersihkan gorong-goromg dari sampah maka tidak akan terjadi banjir ini yang perlu kita pahami bersama. Dunia usaha juga berperan dalam penanggulangan bencana, oleh sebab itu kami menginginkan dunia usaha terlibat dalam langkah pengurangan resiko bencana,  melalui dana corporate social responsibility (CSR). CSR sendiri tidak harus berupa uang tunai tetapi bisa berupa produk barang, maupun jasa yang intinya dapat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana,\"terang wabup. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Tanggamus, Romas Yadi mengatakan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam menghadapi pencegahan risiko bencana. Untuk itu masyarakat dan dunia usaha dapat berperan aktif membantu tugas pemerintah baik pencegahan resiko bencana atau pada saat bencana terjadi. \"Artinya peran masyarakat dalam hal ini ialah dapat menginformasikan kepada kita apabila terjadi bencana, sedangkan dunia usaha mampu memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam upaya membantu meringankan korban bencana alam, melalui kegiatan ini kita harapkan kepada peserta apel siaga bencana dan penanaman mangrove kegiatan pengurangan resiko bencana ini dapat berkontribusi dan diimpelentasikan,\"tandasnya. (iqb) 

Sumber: