Rekanan Irit Bicara dan Menghindar dari Wartawan Usai Hearing DPRD Tanggamus

RADARTANGGAMUS.CO.ID–Keretakan beton dan terhentinya pekerjaan proyek pembangunan jalan ruas Talang Padang–Sumanda senilai Rp9,39 miliar menjadi sorotan DPRD Kabupaten Tanggamus.

Namun, di tengah desakan evaluasi terhadap kualitas pekerjaan, Direktur CV Kalingga Jaya Shima, Muhammad Riowaldi, terkesan menghindari wartawan usai mengikuti hearing di DPRD Tanggamus, Jumat (13/11/2026).

Saat dimintai keterangan mengenai keretakan beton pada proyek tersebut, Riowaldi hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

"Kita coba perbaiki dulu. Kalau masih retak kita bongkar," ujarnya singkat.

BACA JUGA:DPRD Tanggamus Murka! Proyek Jalan Rp9,3 Miliar Retak, Rekanan dan Dinas PUPR Disemprot

BACA JUGA:Jalan Rp9,39 Miliar Retak, Alasan PUPR dan Rekanan Dipertanyakan DPRD Tanggamus

Namun, ketika wartawan berupaya menggali lebih jauh mengenai penyebab keretakan, kualitas pekerjaan, serta langkah pertanggungjawaban perusahaan, Riowaldi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sikap tersebut disayangkan mengingat proyek bernilai miliaran rupiah itu menggunakan anggaran daerah dan menyangkut kepentingan masyarakat. Terlebih, kerusakan konstruksi telah ditemukan dan menjadi perhatian serius DPRD.

Hearing yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Tanggamus tersebut merupakan tindak lanjut inspeksi mendadak (sidak) anggota legislatif pada Rabu (4/11/2026).

Pertemuan itu dihadiri Ketua DPRD Agung Setyo Utomo, Wakil Ketua II Irwandi Suralaga, Wakil Ketua III Bunyamin, Ketua Komisi III Zulki Qurniawan, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, serta jajaran dinas dan instansi terkait.

Dalam pembahasan, kualitas konstruksi menjadi salah satu persoalan utama yang disoroti legislatif. Keretakan beton yang ditemukan saat sidak dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena berkaitan dengan mutu pekerjaan dan ketahanan jalan yang nantinya digunakan masyarakat.

DPRD meminta seluruh titik kerusakan, khususnya bagian beton yang mengalami retakan parah, dievaluasi secara menyeluruh. Jika hasil pemeriksaan teknis menyatakan pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi, bagian yang rusak diharapkan dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai standar konstruksi.

Persoalan ini juga diwarnai perbedaan keterangan mengenai penyebab keretakan beton. Saat sidak sebelumnya, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat menyampaikan dugaan bahwa kerusakan terjadi akibat kendaraan melintas ketika beton baru berusia tiga hari.

Namun, keterangan tersebut dibantah warga Kecamatan Pugung bernama Udin. Ia menyebut tidak ada kendaraan yang melintas selama tiga hari hingga sekitar satu minggu setelah pengecoran dilakukan.

Sumber: