Ground Breaking KIM Terancam Molor

KOTAAGUNG—Ground Breaking Pembangunan Mega Proyek Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus yang semula dijadwalkan bulan Juni hingga kini belum menemui titik terang. Pasalnya belum ada kesepatakan antara PT Pertamina dengan PT Repindo Jagat Raya mengenai pengelolaan KIM kendati sudah melakukan pembahasan beberapa kali. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tanggamus, Yadi Mulyadi mengatakan bahwa rapat terakhir membahas pengelolaan KIM pada 8 Mei 2019 lalu dikantor Sekretariat Kabinet. \"Lalu ada rapat lagi di Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, yang sama-sama memfasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari seluruh Indonesia, kaitannya dengan capaian atau progres termasuk didalamnya KIM, dan progresnya juga hampir sama, jadi kita masih menunggu keputusan pengelolaan,\"kata Yadi Mulyadi mendampingi Kepala Bappelitbang Hendra Wijaya Mega, Senin (17/6). Yadi menjelaskan ada empat kementrian yang konsen mendorong progres KIM yaitu Kementrian Perindustrian, Kementrian Perekonomian, Kementrian Dalam Negeri, dan Sekretariat Kabinet. Jika nantinya telah ditentukan siapa pihak yang menjadi pengelola KIM maka upaya selanjutnya yaitu pengurusan legalitas, termasuk izin kawasan industri yang bisa difasilitasi oleh Online Single Submission (OSS). \"Setelah itu tahapan selanjutnya ialah proses izin usahanya, dan jika telah keluar yang dikeluarkan oleh OSS, mungkin nanti ditindaklanjuti dengan peletakan batu pertama, karena belum ada kesepakatan antara PT Pertamina dan PT Repindo jadi masih masih terkendala itu, jika itu selesai semua tahapan pembangunan KIM akan dilakukan,\" ujarnya. Kaitannya dengan pembangunan mega proyek KIM. Hal itu merupakan salah satu rencana pembangunan yang terus digagas di era pemerintahan Bupati Hj. Dewi Handajani dan Wakil Bupati Hi. AM. Syafi\'i. Bupati dalam beberapa kesempatan juga jemput bola agar pembangunan KIM tersebut terealisasi. Tidak hanya itu, Bupati juga telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo, saat berkunjung ke Provinsi Lampung beberapa waktu lalu. \"Jika KIM ini terealisasi tentunya akan banyak sektor yang bisa dimanfatkan, menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar sehingga menekan angka pengangguran dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, tidak hanya bagi Kabupaten Tanggamus tetapi juga untuk Provinsi Lampung,\" kata Bunda Dewi. (iqb/ral/uji)