Serikat Karyawan Perum Bulog Kecam Penghinaan Kadinsos Lampung Kepada Perum Bulog

JAKARTA - Serikat Karyawan (SEKAR) Perum BULOG mengecam dan menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Lampung Sumarju Saeni yang menyebut BULOG sebagai ”Ayam Sayur” dalam menjalankan program bantuan sosial pemerintah saat acara rapat koordinasi penanganan fakir miskin wilayah I di Hotel Aston Bekasi pada tanggal 1 Agustus 2019 lalu. Ketua Umum SEKAR Perum BULOG Febby Novita mengatakan pernyataan bernada hinaan kepada Perum BULOG yang merupakan lembaga pemerintah tersebut tidak sepantasnya dilontarkan oleh pejabat publik yang notabene sebagai aparatur sipil negara (ASN). ”Serikat Karyawan Perum BULOG tidak menerima pernyataan tersebut karena hanya melihat persoalan pangan dari perspektif yang sangat sempit, dan melukai jiwa korsa karyawan Perum BULOG,” tegas Febby Novita. Lebih lanjut, SEKAR Perum BULOG mendukung langkah manajemen Perum BULOG yang telah melaporkan oknum Kadinsos Provinsi Lampung tersebut ke pihak berwajib karena telah menghina Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang logistik pangan nasional ini, dan juga merupakan tindakan yang kurang menyenangkan. ”Kami mendesak kepada Gubernur Lampung memberi sanksi tegas terhadap oknum dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung tersebut yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Institusi lain,” imbuh Febby. Sikap kurang bijaksana yang ditunjukan oleh Kepala Dinsos Provinsi Lampung tersebut berlangsung ditengah-tengah rapat koordinasi antara lembaga pemerintah yang diadakan dengan tujuan untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan BPNT di seluruh Indonesia. Acara tersebut dihadiri diantaranya para Kadivre Perum BULOG, perwakilan dari Kemensos, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, perwakilan HIMBARA, Koordinator TKSK, Satgas Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Selama ini Perum BULOG telah mampu membutikan diri sebagai pengawal ketahanan dan kedaulatan pangan bukan hanya di daerah produsen namun sampai ke setiap jengkal tanah negeri ini. Penugasan publik Pemerintah untuk menyediakan pangan sampai ke daerah pelosok, menjaga akses pangan bagi setiap rakyat Indonesia dan menjaga stabilitas harga pangan serta menjaga inflasi selama ini, patut menjadi alasan bahwa BULOG akan sanggup melaksanakan penugasan menjaga ketahanan pangan berikutnya. Andil Perum BULOG dalam penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sangat penting karena sebagai wujud campur tangan pemerintah dalam upaya menjaga stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen sekaligus. Dua sisi utama dari bagian masyarakat yang perlu diberikan keberpihakan oleh Pemerintah. Peran BULOG sebagai manajer supplier terhadap agen/outlet penyalur beras BPNT menjamin beras hasil pengadaan petani lokal dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Hal tersebut senada dengan amanah yang disampaikan Presiden RI Bapak Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tanggal 8 Juli 2019 yang diimplementasikan pada Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 01/MS/K/07/2019 kepada seluruh Gubernur/Walikota Seluruh Indonesia. Pernyataan Sumarju Saeni selaku Kadinsos Provinsi Lampung merupakan bentuk mbalelo terhadap perintah Bapak Presiden RI. ”Kami akan terus membuktikan pada rakyat Indonesia bahwa Perum BULOG selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan negeri ini.\" tandas Febby. (mnr/fin/ral)