Guru Honor Minta DPRD Perjuangkan Pengangkatan PNS

KOTAAGUNG-Puluhan Guru Honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK 35+), Senin (3/2) menyambangi gedung DPRD Tanggamus. Tujuan kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada para wakil rakyat. Puluhan guru yang dipimpin Yolan Tanamal disambut Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Irwandi suralaga dan anggota Komisi IV DPRD Tanggamus lalu dilakukan hearing (rapat dengar pendapat) antara DPRD dengan guru honor. Yolan Tanamal dalam kesempatan tersebut menyampaikan aspirasi dari guru honorer khususnya yang usianya diatas 35 tahun yakni meminta pengangkatan PNS tanpa tes khusus bagi para guru honorer melalui Kepres seperti Bidan PTT dan perangkat Desa \"Kami juga meminta agar dewan mengupayakan insentif untuk semua guru honorer di sekolah negeri agar mengacu pada upah minimum ragional (UMR) yang anggarannya berasal dari APBN. Lalu kami juga memohon izin untuk mengikuti rakor pada 20 Februari 2020 di GBK Jakarta, \"ujar Yolan. Menyikapi tuntutan dari para guru tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Tanggamus Hajin M. Umar mengatakan bahwa kebijakan pengangkatan PNS ada dipemerintah pusat dan ini sudah disampaikan kepada Kemempan RB saat Komisi I melakukan konsultasi konsultasi beberapa waktu lalu. \"Kami Anggota DPRD Tanggamus sudah sering berkonsultasi ketingkat pusat untuk mencari solusi dari permasalahan ini, \"ujar Hajin. Pada kesempatan yang sama anggota Komisi IV lainnya, Basuki Wibowo sangat mendukung sepenuhnya apa yang menjadi tujuan dan kemauan dari para guru honorer.\" Kami DPRD Tanggamus tentu akan sangat mendukung upaya dari teman-teman guru honor, \"ujarnya. Ditambahkan anggota DPRD Tanggamus dari Fraksi Gerindra Hilman menyatakan dukungannya agar lembaga DPRD memberikan surat rekomendasi kepada persatuan GTKHNK untuk dibawa saat rakor. Sementara Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga manyampaikan bahwa 9 Februari mendatang Anggota DPRD Tanggamus rencananya akan melakukan konsultasi ke Kemenpan-RB dan Kemendikbud RI untuk mencari solusi mengenai permasalahan ini. \"Konsultasi sangat penting untuk mengetahui perkembangan kedepan, kami juga berharap agar para guru yang sudah mengabdi lama mendapat prioritas dari pemerintah pusat,\" ujar Irwandi Hearing ditutup dengan penyerahan surat rekomendasi dari Anggota DPRD Tanggamus kepada guru honorer untuk dibawa saat mengikuti rakor di GBK Jakarta pada tanggal 20 Februari 2020. (ral)