Disos Tanggamus Bukan Penentu Penerima PKH

KOTAAGUNG—Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Tanggamus mengaku tidak terlibat dalam hal menentukan penerima program keluarga harapan (PKH), sebab yang menentukan langsung adalah Kementrian Sosial (Kemesos) RI dengan berpatokan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 lalu. Menurut Plt. Kabid Bantuan Jaminan dan Sosial, Ismail mewakili Kepala Dinas Sosial Tanggamus, Rustam, pihaknya juga merasa bingung dengan data sipenerima PKH selama ini, sebab tidak bisa di pungkiri karena banyak yang mampu tapi dapat, sementara yang tidak mampu justru tidak dapat.\"Ini data BPS tahun 2011. Memang seharusnya data ini tidak dipakai lagi, karena sudah ada data yang baru yakni data tahun 2015,\"katanya, kemarin. Ia melanjutkan, bagi siapa saja yang akan menerima PKH pihaknya tidak memiliki wewenang. Jangankan dinas sosial, bupati, gubernur saja tidak bisa menentukan siapa yang bakal menerika PKH, karena semua data itu sudah ditentukan dari kementrian.\"Tugas kita itu hanya melaporkan saja, yang mana penerima PKH sudah meninggal dan sudah mampu. Tapi kalau menentukan siapa yang akan menerima itu Kementrian langsung,\"ujar Ismail. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Anggota Komisi IV DPRD Tanggamus yang seolah menyalahkan Dinas Sosial mengenai PKH ini. Padahal kata dia, setiap kali dilakukan pertemuan dengan dewan selalu di jelaskan mengenai sipenerima kalau Tanggamus tidak memiliki wewenang dalam hal menentukan siapa yang akan menerima.\"Dewan ini gimana, sudah berapa kali kita jelaskan masalah sipenerima bukan wewenang kita, masih saja. Kembali saya tegaskan, Kami ini tugasnya hanya melaporkan saja, jika memang ada sipenerima sudah meninggal,\" kata Ismail. Seharusnya, terus Ismail, pemerintah pusa dapat melibatkan kabupaten dalam hal menentukan siapa yang berhak menerima, tujuannya agar tepat sasaran. Nah, kalau data ini terus jadi patokan maka bisa dipastikan penerima PKH tidak akan berubah meski tidak tepat sasaran. \"Data yang sekarang ini masih menggunakan data tahun 2011, padahal data terbaru sudah ada mengenai jumlah warga miskin. Tapi tetap saja menggunakan data lama. Dan pada akhirnua kami yang ketumpuhan tahlil,\"pungkasnya.(zep)