Menteri Perumahan Digugat ke MA, Aturan Rumah Subsidi Dinilai Untungkan Orang Kaya

3. Menyatakan lampiran Permen bertentangan dengan UU Perumahan, UU Tapera, UU Cipta Kerja, dan Inpres Data Tunggal Sosial Ekonomi.

4. Memerintahkan Menteri Perumahan mencabut lampiran Permen Nomor 5 Tahun 2025.

"Gugatan ini diajukan demi menciptakan kepastian hukum sekaligus memperbaiki tata kelola kebijakan perumahan di Indonesia," pungkas Teguh.

Sumber: