Pokir Dinilai Buat Gaduh, Ketua SPS Aceh : Hapus Saja

ACEH,RADARTANGGAMUS.COID--Kegaduhan mengenai Pokok-pokok pikiran (Pokir) publikasi di Provinsi Aceh akhir akhir ini kian santer terdengar di kalangan jurnalis dan pengelola perusahaan pers di Aceh. 

Mengapa tidak,Pokir Dewan itu disebut sebut bermuara pada praktek korupsi dan pemborosan anggaran setiap tahunnya. Bahkan program Pokir Dewan itu juga disebut telah mengakibatkan praktik jual beli proyek dan sogok menyogok.

Menyikapi isu tersebut,Ketua Serikat Perusahaan Persa (SPS) Aceh Mukhtaruddin Usman menyatakan sepakat jika program Pokir Publikasi tersebut dihapuskan.

"Hapus saja daripada bikin gaduh dan saling iri antar pengelola media,"tegas Muktarruddin Usman.

BACA JUGA:SPS Tolak Draft RUU Penyiaran dan Minta DPR Tinjau Ulang

BACA JUGA:SPS Kian Berkembang Pesat, 23 Perusahaan Pers Tergabung Dalam SPS Provinsi Aceh

Muktar mengaku tidak setuju bila pokir publikasi dijadikan barang dagangan oleh oknum anggota dewan.

"Supaya tak terus berulang dan jadi kegaduhan saban tahun maka langkah terbaik adalah melarang usulan pokir publikasi media," tambahnya.

Tidak hanya itu, Ketua SPS Aceh yang baru saja menerima penghargaan sebagai SPS Provinsi terbaik se-Indonesia di Jakarta itu, meminta agar pihak Instansi yang selama ini menampung program Pokir Publikasi  untuk berani menutup ruang terhadap program tersebut.

"SKPA/SKPD diminta berani menolak usulan pokir publikasi masuk ke dinas mereka," harapnya.

Menurut Mukhtar, melalui langkah tersebut (menolak pokir) akan dapat mencegah potensi praktik korupsi berjamaah dan siatematis. Karena isu praktik  korupsi tersebut sangat meresahkan para insan pers dan pengelola  perusahaan pers yang selama ini terkesan hanya sebagai "kacung" dalam menyulap anggaran negara menjadi sumber pendapatan sang pemilik pokir.

"Dengan langkah tersebut, maka praktek jual beli pokir bisa dihentikan dan tidak terus terusan jadi kegaduhan dan perpecahan diantara pengusaha media," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Alumnus SJI Aceh angkatan pertama ini menyarankan agar  para pekerja pers bekerja secara profesional sesuai posisinya masing-masing.

"Kedepan,orang yang kerjanya cari berita fokus cari berita bukan sibuk cari iklan dan kerjasama iklan publikasi. Hal itu perlu untuk menjaga profesionalisme pers di Aceh dan mencegah penyalahgunaan profesi wartawan," pesannya.

Sumber: