PPDB Sistem Zonasi Dikeluhkan Orang Tua

KOTAAGUNG- Sejumlah orang tua siswa di Kabupaten Tanggamus mengeluhkan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019 tingkat SMA/SMK dengan sistem zonasi atau diwilayah setempat. Sistem zonasi membuat mereka bingung mencari sekolah yang tepat untuk anaknya. Terlebih masyarakat yang tinggal didaerah pinggiran. Salah satu wali murid Rosidi kepada Radar Tanggamus mengatakan, program zonasi atau pemetaan wilayah dengan mengutamakan tempat tinggal terdekat cukup menyulitkan masyarakat, sebab secara tidak langsung program itu memadamkan semangat siswa yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. \"Ini membingungkan. Anak saya mendaftar di SMAN salah satu di Kecamatan Kotaagung karena dari segi jarak dan sistem bisa diterima. Ternyata, anak saya mendapatkan pemberitahuan \'Anda belum diterima, padahal ada teman yang jarak rumahnya lebih jauh dan NUN-nya lebih rendah malah diterima,\" ujarnya. Atas kondisi tersebut, orang tua siswa menganggap sistem zonasi merugikan calon peserta didik, terutama bagi anak yang memiliki nilai ujian nasional (UN) tinggi. Untuk itu, orang tua siswa menginginkan seleksi PPDB kembali didasari dari nilai UN. \"Keadaan ini membuat kami para orang tua dan siswanya resah. Anak saya ikut bingung, takut tidak mendapat sekolah,\" katanya. Menurut dia, sistem zonasi membuat anak kehilangan haknya untuk memilih sekolah sesuai dengan bakat atau kompetensinya. Ini karena dalam aturan PPDB, sangat dibatasi jarak atau zona tempat tinggal calon peserta dengan sekolah. \"Anak-anak juga butuh penyegaran dan berbaur pada lingkungan baru, kalau mereka tidak diterima karena dasar zonasi maka akan banyak siswa patah semangat dalam mengenyam pendidikan,\"jelasnya. Hal yang sama juga dikatakan wali murid lainnya Basri, program zonasi yang sudah berlaku tahun ajaran baru ini perlu di revesi ulang, karena nyaris seluruh orang tua murid tidak setuju dengan sistem ini. \"Sekarang begini, siswa inginkan sekolah di salah satu SMA ternama sementara karena sistem zonasi maka tidak diterima, sedangkan sekolah yang terdekat siswa tersebut tidak mau. Nah inikan timbul persoalan yang rumit bahkan bisa berdampak siswa putus sekolah,\"tegasnya. Basri berharap agar pemerintah dapat kembali mengkaji sistem zonasi ini supaya anak anak bisa mewujudkan sekolah diimpiannya. (Zep)

Sumber: