Dua Pejabat Eselon II Pemprov Lampung Bertukar Posisi, Budi ke ESDM, Levi ke PSDA

BANDARLAMPUNG,RADARTANGGAMUS.CO.ID—Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melantik Budhi Darmawan sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Febrizal Levi Sukmana sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Kamis (9/4/2026).

Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung dan dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Keduanya diketahui bertukar posisi dalam rotasi jabatan sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Marindo menegaskan rotasi jabatan merupakan hal wajar dalam birokrasi dan memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperkaya pengalaman, serta mendorong adaptasi kelembagaan.

BACA JUGA:Gubernur Mirza Dorong Peran Mahasiswa di Era Industri 5.0 BACA

JUGA:Wagub Jihan Pimpin Rapat Evaluasi Program Prioritas Desaku Maju

Ia menyebut organisasi yang sehat adalah organisasi yang dinamis, mampu beradaptasi, dan terus melakukan perbaikan.

“Jabatan bukan zona nyaman, tetapi amanah yang bergerak mengikuti kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat,” kata Marindo.

Ia menekankan bahwa sektor energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air merupakan bidang strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kedua sektor tersebut berperan penting dalam menjamin ketersediaan energi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta pengendalian air untuk ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

Marindo juga meminta kinerja perangkat daerah tidak berhenti pada laporan administratif, melainkan harus menghasilkan dampak nyata.

“Saya ingin solusi konkret atas persoalan, percepatan pelayanan, dan inovasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai aset publik.

Ia menegaskan setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat serta didukung inovasi berbasis data, deteksi dini, dan respons cepat.

Sumber: