"Perjalanan dinas meliputi Bandarlampung, Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Selatan, dengan rincian tempat penginapan untuk perjalanan dinas, Bandarlampung 6 hotel, Jakarta 2 hotel, Jawa Barat 12 Hotel dan 7 hotel di Sumatera Selatan,"bebernya.
Tim jaksa Kejati Lampung dalam penyelidikannya menemukan ketidakwajaran. Berdasarkan hasil penyelidikan bill hotel terlampir dalam SPJ tidak sesuai dengan bill di masing masing hotel menginap.
"Saat tim penyidik melakukan ekspose di (Kejagung, dengan dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), perkara kasus ini disepakati telah memiliki bukti permulaan yang cukup,"ujarnya.
Hasil dari ekspos di Kejagung itulah disepakati perkara ini naik dari penyelidikan ke tingkat penyidikan
"Meski perkara ini naik ketingkat penyidikan, perkara ini belum memiliki tersangka karena masih penyidikan umum,"jelasnya.
Dalam perjalanan perkara dugaan korupsi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD ini lanjut Aspidsus, tim jaksa penyelidik menemukan tiga modus.
Modus pertama, kata Aspidsus harga kamar yang tercantum pada bill hotel dilampirkan dalam SPJ dicantumkan lebih tinggi dengan harga sebenarnya.
Itu diketahui, saat tim dari penyelidik Kejati Lampung mencocokkan arsip bill tercantum di hotel tempat menginap tersebut.