Tahun 2024,Pringsewu Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen
Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pringsewu dan Roadshow Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung di Aula Utama Pemkab Pringsewu--
PRINGSEWU,RADARTANGGAMUS.DISWAY.ID - Angka kemiskinan di Kabupaten PRINGSEWU mengalami penurunan dari 10,11% pada 2021 menjadi 9,34% pada 2022 atau turun 0,77%. Sedangkan untuk prevelensi stunting, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) juga mengalami penurunan dari 19 % pada 2021 menjadi 16,2 %.
"Sementara berdasarkan E- PPGBM by name by addres pada 2021 adalah 6,54 % atau 1845 balita stunting dan 5,5% pada 2022 atau 1.640 balita stunting," ungkap Pj.Bupati Pringsewu Adi Erlansyah pada Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pringsewu dan Roadshow Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung di Aula Utama Pemkab Pringsewu, Selasa (14/11).
Namun, kata Adi Erlansyah pada kegiatan yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan stakeholders terkait, hal ini masih merupakan PR untuk mencapai target yang ditetapkan pada 2024, yakni 10,8% tingkat kemiskinan dan 14% prevalensi stunting.
"Saya berharap kebijakan-kebijakan yang telah terlaksana dalam upaya intervensi pada fokus dan lokus kemiskinan esktrem, hendaknya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus-menerus dievaluasi, apakah sudah tepat sasaran dan membawa manfaat, mengingat pada 2022 kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pringsewu masih di angka 1,1%," harapnya.
Untuk itu, Pj.Bupati Pringsewu meminta perangkat daerah yang telah diberikan tugas untuk mengawal pekon yang masuk lokus prioritas 1, untuk saling berkoordinasi secara intensif dalam intervensinya. Selain itu, upaya simultan juga harus dilakukan oleh para camat dan pemerintah pekon melalui pendampingan dan penyusunan RKP pekon yang memberikan prioritas utama pada penanganan kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting. Mengingat hampir semua pekon dan kelurahan memiliki penduduk miskin ekstrem dan keluarga beresiko stunting.
"Saya minta penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, yaitu melihat kemiskinan tidak hanya melihat dari sisi pendapatan yang diterima per kapita, namun perlu adaya pendekatan yang menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial budaya dan letak geografis suatu daerah. Dengan demikian diharapkan intervensi kemiskinan berbasis karakteristik wilayah ini akan mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat sasaran," pinta Pj.Bupati Pringsewu.
Pihaknya juga meyakini dengan kerjasama yang solid dan semangat gotongroyong, akan mampu untuk mengatasi seluruh kendala dan mencapai target kemiskinan ekstrem 0% pada 2024 mendatang
Sumber: