Ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, masih kata Lolly, provokasi isu SARA nelalui media sosial menjadi sumber tertinggi kekerasan berbau SARA yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Untuk itu, Bawaslu mengeluarkan beberapa rekomendasi terhadap pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024 terkait isu politisasi SARA, yaitu membuat definisi dan regulasi yang jelas dan rigid mengenai politisasi SARA dan bahayanya terhadap keutuhan NKRI.
Kemudian, membuat SOP mengenai upaya penanganan kasus politisasi SARA.
"Yang terpenting, menyusun bank data kasus politisasi SARA lengkap dengan karakteristik dan sebarannya, yang digunakan sebagai kajian ilmiah dalam pembuatan kebijakan pencegahan," kata Lolly.
Rekomendasi selanjutnya adalah, mengedukasi pemilih secara masif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Kerjasama dengan Kemenkominfo dan platform media sosial untuk pencegahan kampanye dan provokasi SARA di media sosial dan media masaa," kata Lolly.
Kemudian, menjalin kerjasama dengan TNI/Polri dan BIN untuk mengidentifikasi gejala politisasi SARA dan mencegah berkembangnga politisasi SARA.
"Melakukan patroli pengawasan siber secara intensif untuk mencegah potensi berkembangnya politisasi SARA," kata Lolly.