Menanggapi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat keempat tingkat kerawanan tertinggi isu politisasi SARA, Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib mengatakan DIY memiliki potensi yang tinggi akan kerawanan pemilu.
"Yogyakarta itu provinsi kecil tapi memiliki potensi yang tinggi akan kerawanan, tidak hanya isu SARA, namun juga terkait dimensi yang lain, seperti dimensi kontestasi kita punya problem besar, dimensi soal pemenuhan hak pilih warga negara, dan kerawanan saat kampanye," kata Najib.
Setiap pemilu, tambah Najib, di Daerah Istimewa Yogyakarta pasti ada kerusuhan, kekerasan politik, dan intimidasi.
"Padahal konon Yogyakarta berhati nyaman, tapi kalau seperti ini menjadi tidak nyaman, masyarakat merasa terintimidasi selama ada pemilu, untuk itu kita butuh dukungan masyarakat agar kondisi Yogyakarta lebih baik untuk pemilu 2024," kata Najib.
Permasalahan hari ini, masih kata Najib terkait isu SARA yang berkembang di DIY adalah, bagaimana menyaring informasi yang berkembang di media sosial.
"Problem yang utama di media sosial, bagaimana pun pengguna medsos di DIY banyak anak muda, dan banyak pendatang dari luar Yogyakarta, hal itu menjadi bagian yang kemudian membuat isu SARA menjadi sangat kuat di DIY, terlebih saat kita tidak bisa menyaring apa yang ada di medsos," kata Najib. (*)