• Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Lampung Barat Rp1.231.911.159.
• Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Mesuji Rp1.219.944.492.
• Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Pringsewu Rp1.199.938.977.
• Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Cabang Kejari Pesisir Barat (Krui) Rp945.962.773.
• Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Way Kanan Rp769.927.373.
• Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kejari Lampung Utara Rp559.972.504.
• Rehabilitasi Rumah Negara Tipe A Kejati Lampung Rp557.803.693.
• Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Lampung Selatan Rp394.233.570.
• Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Kejari Tanggamus Rp349.980.000.
• Rehabilitasi Rumah Negara Golongan II Tipe C Kejati Lampung Rp283.342.500.
• Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Cabang Kejari Tanggamus (Talang Padang) Rp250.574.850.
Besarnya nilai hibah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana Kejaksaan bukan merupakan program kecil, melainkan salah satu belanja yang cukup signifikan dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.
Pada saat yang sama, terdapat pula perbedaan metode pengadaan yang menimbulkan ruang pertanyaan publik. Paket pembangunan atau rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Pesawaran senilai sekitar Rp1,24 miliar menggunakan metode Penunjukan Langsung.
Hal serupa terjadi pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Barat di Krui. Sebaliknya, pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Kejaksaan Negeri Mesuji yang nilainya relatif berdekatan justru menggunakan metode tender.
Perbedaan metode pengadaan terhadap paket-paket yang nilainya hampir sama tentu menimbulkan pertanyaan. Apa dasar pertimbangannya? Apakah terdapat karakteristik teknis yang berbeda? Apakah memenuhi kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan? Ataukah terdapat alasan lain yang semestinya dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?
Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama membangun kepercayaan publik.