RADARTANGGAMUS.CO.ID - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Tanggamus menggelar rapat koordinasi (Rakor), Selasa (27/6/2023).
Kegiatan Rakor itu digelar di Kediaman Ketua ABPEDSI Tanggamus Ghufron di Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip. Turut Hadir jajaran pengurus ABPEDSI dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
Rakor ABPEDSI itu digelar untuk membahas terkait tunjangan dan operasional Badan Hippun Pemekonan (BHP).
Ketua ABPEDSI Kabupaten Tanggamus Ghufron mengatakan, saat ini operasional untuk BHP yang dianggarkan oleh pekon-pekon belum efektif.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
"Seharusnya di pekon itu ada anggaran operasional untuk BHP yakni minimlanya Rp 5 juta. Tapi berdasarkan laporan dari ketua-ketua BHP ternyata masih banyak pekon-pekon yang belum menganggarkan secara efektif," katanya.
Selain itu, dalam rakor tersebut juga membahas terkait penghasilannya tetap (Siltap) untuk BHP. Menurutnya, selama ini belum ada Siltap untuk BHP.
"Belum ada, jadi rekan-rekan BHP juga mengharapkan adanya Siltap untuk BHP," ujarnya.
Menurutnya, BHP mempunyai peranan penting di pekon. Selain untuk menggali serta menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah, BHP juga berfungsi untuk mengawasi kinerja kepala pekon. (*)