Pendapatan Setahun Rp 22 Juta, Tokoh Pemekaran Imop Nilai Kinerja BUMD Pringsewu Tidak Sehat

Mantan Ketua harian Persiapan Pemekaran Kabupaten Pringsewu (P3KP) Imop Sutopo--
PRINGSEWU,RADARTANGGAMUS.CO.ID – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pringsewu Jaya Sejahtera (PJS) yang selama tahun 2024 lalu pendapatan hanya sekitar Rp 22 juta mendapatkan kritik tajam dari tokoh mantan Ketua harian Persiapan Pemekaran Kabupaten Pringsewu (P3KP) Imop Sutopo.
Ia menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal, sehingga belum mampu menjawab ekspektasi masyarakat Pringsewu.
Menurut Imop, bahwa seharusnya komisi II DPRD Kabupaten Pringsewu bukan hanya menyayangkan akan tetapi harus lebih tegas lagi untuk dapat merekomendasikan kepada Pemkab segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kemampuan personal dari kinerja BUMD.
"Sudah jelas saat dengar pendapat dengan temen - teman anggota DPRD dalam 1 tahun anggaran pendapatan nya hanya 22 juta dan menghabiskan operasionalnya 627 juta. Sudah jelas-jelas perusahaan BUMD ini tidak sehat, " Ucapnya,Selasa (25/2/2024).
Untuk diketahui seperti diberitakan sebelumnya, Besar pasak daripada tiang. Peribahasa lama ini nyata benar dengan kondisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pringsewu Jaya Sejahtera (PJS) yang selama tahun 2024 lalu pendapatan hanya sekitar Rp 22 juta.
Sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp 627 jutaan. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Pringsewu dengan jajaran manajemen BUMD PT. PJS diruang Komisi II DPRD setempat, Senin (24/2/2024).
Ketua Komisi II DPRD Pringsewu, Hj. Mastuah didampingi Wakil Ketua, Anton Subagiyo menyayangkan BUMD PJS selama setahun 2024 yang bergerak diusahakan Ayam Broiler bekerja sama dengan Rumah Potong Ayam (RPA) pendapatan minim. Sedangkan biaya operasional cukup banyak menghabiskan anggaran ratusan juta.
"Dari Hasil hearing Komisi 2 meminta kepada BUMD agar pendapatan dapat melebihi biaya operasional di tahun 2025 ini. Bukan seperti di tahun 2024 pendapatan sedikit hanya 22 jutaan. sementara untuk operasional mencapai kurang lebih Rp 627 juta berarti uang hanya habis untuk operasional saja, "ucapnya.
Sumber: