Munawir Minta Jaksa dan Inspektorat Dalami Laporan BHP Pekon Kotaagung

KOTAAGUNG - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tanggamus Munawir Khoirul Basri angkat bicara mengenai dugaan tidak transparannya kepala pekon (Kakon) Kotaagung dalam mengelola dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 lalu. Menurut Munawir, setiap warga yang melapor apalagi salah satu lembaga di pekon itu biasanya memiliki dasar yang kuat. Disini pihak-pihak terkait seperti Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) agar dapat menelaah laporan BHP itu, bila perlu di evaluasi ulang selama penyusunan SPj pekon selama ini. \"Apalagi yang lapor ini BHP-nya langsung. Ada apa dan kenapa. Perlu digali lagi laporan ini biar ada jawaban nya,\"kata legislator Partai Hanura itu. Munawir menilai, bahwa kepala pekon seolah-olah membeda-bedakan dusun satu ke dusun lainnya. Bahkan selama ini masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang didapat kepala pekon. Nah, dengan dasar ini lah BHP enggan menandatangi SPj tahun 2017 lalu. Selain itu, ada juga persoalan yang lebih mendasar, sehingga BHP tidak mau terlibat jika suatu hari ada penemuan dari lembaga penegak hukum. \"Saya tidak mau menyalahkan ini benar ini salah. Yang pastinya laporan ini harus di sikapi dengan serius,\"jelasnya. Tidak hanya itu, DPRD lanjut Munawir, juga akan menggil aparat pekon setempat guna mengklarifikasi laporan ini. Artinya, jika memang benar ya harus diperbaiki. Begitu juga jika ada unsur-unsur korupsi harus dipertanggung jawabkan.\"Pasti kita panggil. Nanti kita bicarakan dahulu ke anggota lain mengenai jadwalnya,\"terangnya. Sementara itu, Kepala Pekon Kotaagung, Herman ketika dikonfirmasi terkait laporan ini mengaku, semua laporan BHP yang menyudutkan pemerintahan pekonnya itu sangat tidak benar. Pasalnya, disemua pembangunan selama ini dilakukan atas dasar usulan dari masing-masing dusun yang dibahas di Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian disimpulkan pada Musdes. \"Semua pembangunan selama ini hasil usulan masyarakat,\"kilahnya. Kemudian tuduhan tidak transparan dalam mengelola DD dan ADD juga dibantah Herman, menurut dia,setiap pertemuan dengan warga, selalu diumumkan mengenai kegunaan uang dari DD. Lalu disetiap dusun juga dipasang banner mengenai realisasi penggunaan DD dan ADD.”Saya siap diperiksa oleh lembaga apapun karena saya dalam mengelola ADD sudah sesuai dengan juklak dan juknisnya,\"pungkasnya. (Zep)

Sumber: